REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) di Bank Indonesia memutuskan peningkatan elektronifikasi di tiga sektor. Ketiga sektor itu di antaranya dalam bantuan sosial, transaksi pemerintah daerah, dan moda transportasi.
Rakor dihadiri oleh BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, Sosial, PUPR, Perhubungan dan pemerintah daerah. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan rapat menyepakati 12 program sinergi dengan tujuan utama inklusi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Kita fokuskan pada tiga area yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi," kata Perry dalam konferensi pers pasca-Rakorpusda di Sjafruddin Prawiranegara BI, Selasa (28/5).
Elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat dari tunai menjadi nontunai. Diharapkan langkah ini dapat memperluas akses keuangan, memperkuat kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Perry menyampaikan rakor dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Gubernur Bank Indonesia, serta dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, perwakilan Menteri Sosial, perwakilan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pejabat kementerian/lembaga terkait, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota mewakili daerah yang melakukan elektronifikasi transaksi pemda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
