REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengharapkan agar distribusi tertututp elpiji 3 kilogram (kg) segera diterapkan oleh pemerintah. Hasil uji coba distribusi tertutup menggunakan dua skema, yakni voucher elektronik dan rekam biometrik. Kedua skema tersebut dinilai cukup berhasil dan dapat digunakan untuk proses distribusi tertutup secara nasional.
Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Ruddy Gobel, mengungkapkan, kedua sistem baik e-voucher maupun biometrik dapat berjalan dan digunakan. Namun, untuk memutuskan terkait sistem yang akan dipakai nantinya, masih diperlukan pembahasan teknis lanjutan.
Tahapan lanjutan yang dimaksud yakni terkait perlunya penyesuaian beberapa regulasi sekaligus perbaikan teknis distribusi berdasarkan rekomendasi yang disusun TNP2K bersama sejumlah lembaga terkait. "Kapan (distribusi tertutup akan berlangsung sangat tergantung seberapa cepat dua hal di itu," kata Ruddy kepada Republika.co.id, Ahad (26/5).
Dari hasil kajian bersama, sisi distribusi tertutup elpiji 3 kg bisa menghemat pengeluaran APBN sekitar Rp 60 triliun. Oleh karenanya, Ruddy menilai, pemerintah butuh agar distribusi tertutup segera diterapkan agar dapat menghemat pengeluaran APBN.
"Pemerintah nampaknya butuh untuk segera memberlakukannya agar APBN bisa digunakan untuk menambah pos anggaran lain. Seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan," kata Ruddy menambahkan.
Berdasarkan hasil uji coba, proses transaksi pembelian elpiji 3 kg bagi masyarakat miskin yang berhak cukup singkat, yakni hanya 2-3 menit. Namun, masing-masing sistem dalam uji coba distribusi tertutup itu diakui memiliki kelebihan maupun kekurangan.
Sistem e-voucher, kata dia, cukup sederhana dalam penggunaannya. Namun dibutuhkan perubahan perilaku dari mereka yang berhak mendapatkan elpiji 3 kg. Khususnya kebiasaan untuk menghafal masing-masing nomor identifikasi pribadi (PIN) serta mengharuskan adanya ponsel oleh penerima subsidi, baik milik sendiri ataupun pinjam.
Sementara, sistem biometrik jari membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk verifikasi data penerima. Adapun biometrik wajah paling efisien dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
Akan tetapi, Ruddy menyebut, dibutuhkan perbaikan aplikasi untuk skala nasional jika ingin menggunakan sistem biometrik dalam distribusi tertutup tersebut. "Dua sistem ini hasil dari uji coba. Kepastian penggunaan teknologi tergantung pemerintah. Koordinasi tahap lanjutan sekarang dipegang oleh Kemenko PMK," katanya.
Sebagaimana diketahui, uji coba distribusi tertutup dijalankan di tujuh kabupaten/kota dan menjangkau 14.193 rumah tangga sasaran lewat 172 toko elpiji. Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses uji coba yakni terkait sinyal operator ponsel. Selain dari aspek penerima subsidi, kesiapan penjual elpiji banyak yang belum cukup sigap dalam melayani proses transaksi sesuai standar.
Oleh sebab itu, Ruddy mengatakan, proses sosialisasi dan edukasi masih harus ditingkatkan serta perlunya perbaikan aplikasi demi kelancaran distribusi secara nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
