REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kalangan pengembang perumahan di tanah air menilai gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan hendaknya harus didukung sejumlah kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu diperlukan sebagain jaminan agar proses pemindahan ibu kota yang memakan waktu cukup lama bisa berjalan lancar. Kebijakan tersebut antara lain menyangkut tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan bagi pembangunan kawasan perumahan atau perkantoran.

Seperti masalah pertanahan, pembangunan jalan, listrik, air bersih, perijinan, pelabuhan, keamanan dan fasilitas pokok lainnya. Dalam hal ini pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya bisa menetapkan jaminan tersedianya fasilitas tersebut.

"Kalau negara siapkan lahan buat pemukiman, pembangunan akan lebih cepat karena itu hambatan paling vital," kata Ketua Umum Real Estate Indonesia, Soelaeman Soemawinata, di sela kegiatan berbuka puasa dengan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), Rabu (22/5).

Soelaeman mencontohkan untuk membebaskan lahan puluhan hektar perlu waktu bertahun-tahun lamanya selain besarnya biaya yang dibutuhkan.  Karena itu jaminan ketersediaan bank tanah milik negara yang luasnya cukup menjadi suatu yang mutlak guna mempercepat pembangunan. "Pemerintah dengan power yang dimiliki bisa melakukan itu sehingga swasta bisa membangun diatas lahan yang sudah bebas," katanya. 

Persoalan perijinan juga menjadi persoalan karena pemda setempat biasanya kurang memahami masalah perijinan bangunan. Apalagi ini peruntukannya bagi pembangunan ibu kota yang memiliki skala lebih besar.  

Menurutnya pembangunan kota besar perlu tahapan yang harus dilalui, apalagi kota itu nanti akan dihuni jutaan warga baru. Ada sejumlah fasilitas yang didahulukan karena ini akan menyangkut aspek ekonomi hingga keamanan.

Masalah lainnya yang harus dikaji adalah aspek sosial karena tidak mudah memindahkan orang dalam jumlah besar apabila tidak didukung dengan kesiapan infrastruktur yang memadai.  

Pihaknya juga berharap pembangunan ibu kota yang memakan waktu cukup lama harus terus didukung pemerintahan di masa mendatang dengan konsisten. Jangan sampai apa yang telah dijalankan pemerintahan terdahulu menjadi terbengkalai karena kebijakan pemerintah baru yang berbeda. Hal ini akan merugikan negara dan masyarakat. "Bicara kota bicara jangka panjang jadi perlu dukungan aturan yang kuat," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika