Senin 20 May 2019 22:30 WIB

PUPR Dorong Perputaran Ekonomi di Pos Lintas Batas Negara

Tak hanya aktivitas lalu lintas antarnegara, pos lintas batas juga dipakai berdagang

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolanda
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Bupati Belu Willy Lay (kedua kiri) menghadiri peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, Senin (20/5/2019).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Bupati Belu Willy Lay (kedua kiri) menghadiri peresmian Bendungan Rotiklot di Belu, Atambua, NTT, Senin (20/5/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, ATAMBUA -- Beberapa pos lintas batas negara (PLBN) di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum termanfaatkan dengan baik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun mengimbau agar masyarakat setempat memanfaatkan PLBN untuk mendorong perekonomian setempat.

NTT memiliki tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ketiganya adalah PLBN Terpadu Motaain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, dan Wini Kabupaten Timor Tengah Utara.

Baca Juga

Keberadaan pos lintas batas tersebut bukan hanya untuk lalu lintas perbatasan saja. Namun, masyarakat juga melakukan perputaran bernilai ekonomi, seperti berdagang.

Salah satu yang memiliki pasar di dalamnya adalah PLBN Terpadu Motaain. Pos ini selesai pembangunan tahan pertama pada 2016, sedangkan pembangunan tahap kedua baru beberapa waktu selesai dengan penambahan fasilitas, termasuk pasar.

Namun, sejak pembangunan tahap dua selesai, kios yang berada di lokasi pasar PLBN Terpadu Motaain belum digunakan. Kondisi bangunan masih kosong dengan kondisi yang cukup kotor.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun mengunjungi PLBN tersebut ketika akan meresmikan Bendungan Rotiklot bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin (20/5). Saat melakukan kunjungan ke pasar, ternyata kondisi di luar dugaan.

"Saya sudah telepon sekjen Kemendagri karena dia sebagai pengelola perbatasan," ujar Basuki, Senin (20/5).

Ketika mengetahui kondisi tempat tersebut belum dimanfaatkan dengan baik, Basuki menelepon langsung Hadi Prabowo yang dulu menjabat sebagai Deputi I di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dia meminta agar pasar tersebut segera terisi dan dapat digunakan oleh masyarakat.

"Ini ada pasar yang belum termanfaatkan, dan lebaran bisa termanfaatkan karena dan bangunan ini tidak murah," kata Basuki.

Pembanguanan perbatasan, menurut Basuki, merupakan salah satu prioritas dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Beberapa usulan dari pimpinan daerah untuk melengkapi fasilitas lainnya pun ditampung untuk periode pembangunan berikutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement