REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Donald Trump memberikan sanksi berat kepada raksasa teleokomunikasi Cina, Rabu (15/5) waktu setempat. Kementerian Peradagangan Amerika Serikat (AS) mencatat Huawei Technologies Co Ltd dan 70 afiliasinya masuk ke "Daftar Entitas".
Daftar itu merupakan perintah eksekutif Donald Trump yang berisi larangan bagi perusahaan Amerika memperoleh komponen dan teknologi dari perusahaan "lain" dalam hal ini Huawei tanpa persetujuan pemerintah.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan Presiden Trump mendukung keputusan tersebut dalam mencegah tekonologi AS digunakan oleh entitas asing. Penyalahgunaan itu berpotensi merusak kemanan nasional AS atau bisa dikatakan akan merusak kepentingan kebijakan luar negeri.
Sebelum pengumuman ini, Trump memang mengatakan akan menandatangani perintah eksekutif yang melarang perusahan AS menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan yang dianggap menimbulkan risiko keamanan. Namun, dia tidak secara spesifik menyebut nama negara, atau perusahaan manapun.
Kendati demikian, pejabat AS sebelumnya mengisyaratkan Huawei sebagai ancaman. Trump pun melobi negara-negara sekutu untuk tidak menggunakan peralatan jaringan Huawei di jaringan 5G generasi berikutnya.
Huawei jelas membantah tuduhan itu. Pihak perusahaan raksasa teknonogi terbesar ketiga di dunia itu juga menyangkal produknya menimbulkan ancaman keamanan.
"Kami siap dan bersedia untuk terlibat dengan Pemerintah AS dan membuat langkah-langkah efektif untuk memastikan keamanan produk," demikian pernyataan Huawei.
Huawei menilai dengan membatasi jaringannya dalam bisnis di AS, maka akan membatasi pula AS memperoleh alternatif harga murah . Huawei berkeyakinan, AS yang tertinggal dalam penyebaran 5G, akan merugikan kepentingan perusahaan, dan konsumen AS senidiri.
Keputusan AS ini meningkatkan ketegangan perang dagang antara dan Cina, meski Menteri Keuangan AS Steven Munchin akan mengunjungi Cina untuk negoisasi lanjutan.
AS menyatakan yakin sistem yang dibuat Huawei Technologies (pembuat smartphone terbesar ketiga di dunia) digunakan Cina untuk memata-matai AS. AS selama beberapa bulan terakhir telah aktif mendorong negara-negara lain untuk tidak menggunakan perangkat Huawei dalam jaringan 5G generasi mendatang yang disebutnya sebagai "pembohong" ZTE Corp.
Pada Januari lalu, jaksa AS mendakwa dua pegawai Huawei di negara bagian Washington. Jaksa AS mengatakan, Huawei bersekongkol untuk mencuri rahasia dagang T-Mobile US Inc. Jaksa juga menuduh Huawei dan kepala keuangannya melanggar sanksi terhadap Iran.
Komisi Komunikasi Federal (FCC) pada April 2018 memilih untuk mengajukan proposal tentang larangan penggunaan dana pemerintah senilai 9 miliar dolar AS. Dana itu diperuntukkan membeli peralatan atau layanan dari perusahaan yang menimbulkan ancaman keamanan terhadap jaringan komunikasi AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
