REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua komunitas pengembangan ekonomi syariah di Muhammadiyah yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) dan Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM), bersepakat untuk mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah menerbitkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024. Masterplan itu berisi tentang pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Dengan adanya masterplan tersebut, sebagai bentuk panduan kebijakan dan keuangan syariah dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
Terkait dengan hal itu BTM dan JSM sebagai ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Muhammadiyah, memiliki kewajiban untuk menyukseskan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Induk BTM Agus Yuliawan dan Ketua JSM Bambang Wijonarko kepada Direktur Eksekutif KNKS Vintje Rahardjo Soedigno, Selasa (14/5), dalam peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 di gedung Kementrian BPN / Bappenas – Jakarta.
Menurut pandangan Direktur Eksekutif Induk BTM, Agus Yuliawan, inti dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia adalah membangun infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah. “Hal itu sudah tepat sekali karena dalam sekian dekade pembangunan ekonomi syariah di Indonesia didukung dari kesadaran masyarakat dalam berkeinginan untuk memiliki transaksi keuangan syariah. Untuk itulah membangun ekosistem ekonomi syariah merupakan salah satu point strategi yang tepat dalam memasyarakatkan ekonomi syariah,” kata Agus seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (15/5).
Terciptanya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, bagi BTM yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di ranah organisasi Islam terbesar di tanah air, kata Agus, memiliki kepentingan untuk berelaborasi dengan KNKS dalam mengimplementasikan program – program tersebut. “Apalagi penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tertera dalam panduan masterplan tersebut sudah menjadi konsen dari BTM bertahun – tahun dalam mengajak masyarakat Indonesia keluar dari jerat kemiskinan dan sekaligus sebagai keuangan inklusi dalam memberdayakan UMKM,” ujarnya.
Bahkan, dalam Gerakan Micofinance Muhammadiyah (GMM) yang dideklarasikan oleh Induk BTM bercita – cita besar dalam mewujudkan BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah di tiap – tiap PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) untuk berdiri satu BTM. “Dengan berdirinya BTM di seluruh jaringan Muhammadiyah di Tanah Air akan memudahkan pemerintah terutama KNKS dalam akselerasi tercapaianya masterplan terutama adalah pengutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” tandas Agus.
Senada dengan Agus, Ketua JSM Bambang Wijonarko, merespons positif lahirnya masterplan yang dibuat oleh KNKS tersebut. Setelah membaca dan menganalisa Masterplan Ekononomi Syariah Indonesia, Bambang akan menindaklanjuti secara konkret dengan menggerakkan jejaring JSM di berbagai wilayah dan daerah tanah air untuk menyukseskan visi dan misi dalam masterplan tersebut. “Apalagi para anggota JSM adalah para saudagar – saudagar di Muhammadiyah dengan lintas profesinya, tentunya tidak asing lagi dalam pembangunan ekosistem ekonomi syariah,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan, sejak Muhammadiyah mengembangkan pilar ketiga (ekonomi) dalam Muktamar Muhmmadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan 2015, disambut dengan berdirinya JSM sebagai pelaku dalam mengembangkan pilar ketiga Muhammadiyah. Adanya JSM memudahkan antar warga Muhammadiyah untuk bersinergi bisnis dan sekaligus sebagai pintu bagi pemerintah, BUMN dan swasta berinteraksi bersama – sama Muhammadiyah dalam memajukan perekonomian nasional.
“Jadi diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia bagi JSM sangat siap dalam agenda – agenda kemiteraan KNKS untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah dan halal life style,” pungkas Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
