REPUBLIKA.CO.ID, DONGGI -- Program BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tidak membebani biaya operasional PT Pertamina (Persero), sehingga perusahaan minyak dan gas milik negara itu tidak merugi.

"Secara volume program tersebut sangat kecil sekali yaitu hanya 0,05 persen dari volume nasional," kata Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina (Persero) Basuki Trikora Putra saat Safari Ramadhan di Donggi, Sulawesi Tengah, Rabu (15/5).

Hal itu disampaikan saat mengunjungi PT Pertamina EP Asset 4 Donggi Matindok Field. Hadir dalam acara itu GM Pertamina EP Asset 4 Agus Amperianto. Dikatakan, program BBM satu harga adalah program penugasan pemerintah yang harus dijalankan dan perusahaan melihat bahwa masyarakat di 3T harus mendapat harga BBM wajar sesuai dengan keputusan pemerintah.

"Kita tentunya ingin semua warga Indonesia dimanapun berada di Indonesia bisa membeli BBM dengan harga yang sama," kata Basuki.

Pihaknya menargetkan sampai akhir 2019 ini akan ada sekitar160 titik BBM satu harga yang tersebar di wilayah 3T. Basuki mengatakan sesulit apapun kondisi di daerah tujuan, Pertamina tetap menjalankan tugas pemerintah untuk menyalurkan BBM satu harga.

Pemerintah memiliki program BBM satu harga untuk diterapkan mulai 1 Januari 2017. Dengan begitu harga BBM untuk jenis Premium penugasan, minyak tanah dan solar subsidi akan sama di seluruh wilayah Indonesia.

Program BBM satu harga di seluruh Indonesia merupakan upaya Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2016 (Jokowi) dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah 3T. Harga BBM di wilayah 3T relatif lebih tinggi ketimbang wilayah Jawa atau perkotaan, karena tidak ada lembaga penyalur resmi di wilayah tersebut. Untuk itu Pertamina diberi tugas untuk menjalankan program tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika