REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) menggelar Muswarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang menjadi tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Fokus pembangunan lima tahun ke depan dititikberatkan kepada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pada RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat 5,4-6 persen per tahun. Tingkat kemiskinan terus menurun dan kesejahteraan terus naik,” kata Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam laporannya pada Musrenbangnas 2019 di Jakarta, Kamis (9/5).

Bambang menyampaikan, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat stabil di tengah dinamika global yang penuh dengan ketidapastian. Sepanjang 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen. Selain itu, kemiskinan turun ke level 9,6 persen per September 2018 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun ke angka 5,34 persen per Agustus 2018.

Musrenbangnas 2019 kali ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menyusun rencana teknokratik dalam RKP 2020. Dimana pada 2020 mendatang, menjadi tahun pertama dalam RPJMN 2024.

Selain fokus pada pembangunan manusia, RPJMN 2020-2024 juga menitikberatkan pada pengembangan ekonomi berkualitas, upaya perkuatan  infrastruktur daerah, stabilitas politik hukum dan keamanan, serta perbaikan lingkungan hidup sebagai respons atas perubahan iklim.

Semantara untuk RKP 2020, pemerintah akan fokus untuk meningkatkan nilai tambah sektor riil untuk memberikan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.

Bambang menegaskan, pada pembangunan sumber daya manusia, pemerintah perlu meningkatkan sumber daya yang terdidik dan berkarakter sehat juga produktif. Di satu sisi, invoasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih harus didorong.

Karenanya, untuk mewujudkan harapan tersebut, selain memanfaatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendanaan akan bersumber dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi non APBN (PINA), investasi BUMN, serta sinergi swasta dan masyarakat.

Musrenbangnas 2019 turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, hadir pula para Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara, para tokoh masyarakat, kepala daerah, para rektor perguruan tinggi, serta pimpinan perusahaan swasta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika