REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan masyarakat tidak perlu cemas dengan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji menjelang Puasa hingga momen Lebaran nanti. Sebab, pemerintah akan menambah stok keduanya sekaligus personel dan fasilitas distribusi.
Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, sampai saat ini, stok BBM masih dalam batas aman dan terkendali. Premium ron 88 memiliki ketahanan stok 27 hari, sementara pertalite 21 hari, pertamax 20 hari dan pertamax turbo 38 hari. "Solar 20 hari, pertamina dex 47 hari dan avtur 28 hari," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/4).
Sementara itu, stok LPG normal, yaitu 363 ribu metrik ton. Total tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk 18 hari.
Saat ini, Djoko menuturkan, sejumlah sarana dan prasarana telah disiapkan dan ditambah sesuai prediksi peningkatan arus kendaraan. Di antaranya truk BBM, mobil dispenser, motor pembawa bensin kemasan sampai SPBU Mini.
Secara detail, Djoko menyebutkan, sebanyak 115 truk akan bersiaga dan truk dengan mobile dispenser mencapai 26 unit di sejumlah SPBU. Selain itu, motor yang membawa membawa bensin kemasan sebanyak 200 juga disiapkan.
Seperti tahun lalu, serambi Pertamax dan kios Pertamax juga disediakan pemerintah dengan jumlah masing-masing 15 dan 55 unit. Sementara itu, SPBU Mini ada 36 unit yang dapat dimanfaatkan pengendara.
Seluruh sarana dan prasarana tersebut disediakan di Posko Nasional Sektor ESDM yang akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan bidang energ. Menurut Djoko, posko ini juga akan memonitoring lapangan, baik sebelum maupun setelah Idul Fitri. Titik monitoringnya adalah wilayah rawan kemacetan, wilayah rawan pasokan, monitoring obvitnas dan wilayah rawan bencana.
Djoko mengimbau agar para pemudik selalu memperhatikan ketersediaan bahan bakar selama perjalanan untuk melancarkan arus mudik. "Kami ingatkan jangan tunggu bahan bakar habis baru mencarinya," tuturnya.
Sementara itu, untuk mengamankan kelancaran arus lalu lintas, pemerintah juga melarang pengguna truk melewati jalur tol pada musim mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan kepadatan lalu lintas jalan tol dan memperlancar arus mudik.
Namun, Budi memastikan, truk-truk pengangkut barang logistik pangan akan tetap diperbolehkan melalui jalan tol. Kelonggaran ini untuk menjamin kelancaran distribusi dalam rangka pengendalian harga. "Jadi, tidak ada alasan lagi harga sembako mahal jelang Lebaran," ucapnya.