REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 mencatatkan defisit Rp 101,96 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB. Angka tersebut naik 18 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu, yakni Rp 85 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan, penyebab kenaikan defisit pada tahun ini adalah belanja negara yang tumbuh sebesar 7,7 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan pendapatan negara yang hanya 4,9 persen.
Tapi, Luky menuturkan, kenaikan defisit itu masih dalam batas aman. Berdasarkan data Kemenkeu, defisit tahun lalu mencapai 0,58 persen terhadap PDB, sedangkan pada 2016 dan 2017 lebih tinggi, yaitu 1,13 persen dan 0,76 persen.
"Jadi, kita masih on the track," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/4).
Secara nominal, pendapatan negara pada Maret 2019 sudah menyentuh angka Rp 350,1 triliun. Total tersebut telah mencapai 16,2 persen dari target belanja negara dalam APBN 2019, yaitu Rp 2.165,1 triliun.
Sementara itu, total belanja negara per Maret 2019 adalah Rp 452,1 triliun atau 18,4 persen dari target pendapatan negara dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 2.461,1 triliun.
Dengan pencapaian tersebut, keseimbangan primer pada Maret 2019 juga mengalami kenaikan defisit. Yakni, menjadi negatif Rp 31,4 triliun, sementara posisi defisit Februari 2019 adalah negatif Rp 20,56 triliun. Realisasi tersebut adalah 156 persen dari target APBN 2019, yaitu Rp 20,1 triliun.
Luky menyimpulkan, pelaksanaan APBN sampai akhir Maret ini masih menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan dan belanja. Hal ini akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019.
Apabila dirinci, Luky mengatakan, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 350,10 triliun atau 16,17 persen terhadap target APBN. Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 279 triliun, PNBP sebesar Rp 70,04 triliun dan penerimaan hibah Rp 112,7 miliar.
Sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, penyerapan belanja negara menunjukkan kinerja semakin baik. Luky menjelaskan, realisasi belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat Rp 260,74 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 191,33 triliun.
Realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga Maret 2019 mencapai Rp 177,45 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang Rp 177,86 triliun atau sekitar 49,51 persen dari APBN. "Realisasi tersebut terdiri dari penerbitan SBN(Surat Berharga Negara) neto Rp 185,83 triliun dan pinjaman (neto) negatif Rp 7,97 triliun," ucap Luky.
Pemerintah menerapkan strategi frontloading penerbitan SBN dengan memanfaatkan likuiditas awal tahun dan tingginya minat investor. Selain itu, mengantisipasi kewajiban utang jatuh tempo yang cukup besar pada Maret hingga Mei 2019 yang turut mendukung tercapainya target SBN bruto.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil pada level 5,2 dan 5,3 persen sepanjang tahun ini. "Meskipun, pada tataran global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diproyeksikan akan berada pada tingkat rendah," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Pada April, World Economic Outlook (WEO) memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi global melambat ke tingkat 3,3 persen. Prediksi itu lebih rendah dibanding proyeksi pada WEO bulan Januari yakni 3,5 persen. Untuk Indonesia sendiri, diprediksi stabil di kisaran 5,2 persen hingga tahun depan.
Menurut Suahasil, pemerintah akan terus memantau pertumbuhan ini. Salah satunya dengan mencoba mencari sumber pertumbuhan baru dan memastikan dunia usaha cukup fleksibel. "Sehingga kita melakukan antisipasi dan memiliki fleksibilitas untuk hadapi situasi ekonomi dunia," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika