REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggandeng Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelenggarakan Festival Pranata Adat dan Budaya untuk Perdamaian 2019. Kegiatan dipusatkan di Desa Ampibabo, sekitar 200 kilometer perjalanan darat dari Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Festival yang dipadati ratusan warga itu dibuka Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT Hasrul Edyar dan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu di halaman Kantor Camat Ampibabo, Selasa (9/4). Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT Hasrul Edyar menyebutkan festival seperti ini sudah digelar di berbagai daerah di Indonesia sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal.
Festival ini, katanya, diharapkan lebih mempererat rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Hal ini guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Festival Pranata Adat diharapkan dapat mewujudkan dan mengaktifkan kembali penguatan lembaga kemasyarakatan desa sebagai forum perdamaian desa guna meningkatkan ketahanan masyarakat baik di sisi sosial maupun di sisi budaya dan ketahanan ekonomi," ujarnya.
Dikatakannya, penciptaan kohesi sosial melalui festival ini juga merupakan salah satu cara dalam manajemen dan pengelolaan konflik sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Hasrul yang mengaku sangat bangga menggunakan siga (penutup kepala) khas masyarakat setempat berharap Kabupaten Parigi Moutong menjadi contoh kabupaten yang hebat di Indonesia dan barometer pelaksanaan Forum Perdamaian di Indonesia.
Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu pada kesempatan itu mengatakan festival ini sangat diperlukan untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hal ini untuk berbagai kepentingan mempercepat pelaksanaan pembangunan berbagai bidang.
"Festival pranata adat budaya ini diharapkan dapat menciptakan persamaan persepsi, kesamaan langkah, serta menciptakan proses dan hasil yang optimal dalam mewujudkan pelaksanaan program/kegiatan penguatan pranata adat untuk perdamaian yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Selain itu juga mempererat rasa kekeluargaan, kegotongroyongan dan kebersamaan dalam bingkai persatuan sebagai upaya mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut dia, festival pranata adat dan budaya yang bertepatan dengan momentum Pemilu dan Pilpres 2019 ini sangat pas karena tensis politik saat ini cukup tinggi.
Hal itu berpotensi memecah belah masyarakat karena pandangan politik. Festival ini akan menampilkan atraksi seni dan budaya tradisional lokal dan beberapa kegiatan menarik lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
