REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menilai, pembatalan izin impor bawang putih harus menimbang aspek kelanjutan pasokan setelah tiga bulan mendatang. Saat ini, meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim masih mempunyai stok bawang putih sebesar 115 ribu ton, kebutuhan bawang putih pascalebaran patut diperhatikan.

Menurutnya, importasi bukanlah kegiatan yang terlarang asal dilihat dari segi kebutuhan dan urgensi konsumsi masyarakat. Terlebih, kata dia, kebijakan impor bawang putih yang sudah disusun di level Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut seharusnya sudah melalui mekanisme baku dengan koordinasi antara stakeholder terkait.

“Saya aneh juga sebenarnya, kenapa ini bisa batal. Padahal yang harus dipikirkan itu setelah tiga bulan pasokan akan gimana,” kata Khudori saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (9/4).

Dia menjelaskan, mekanisme impor dengan menimbang sejumlah aspek tidak memakan waktu yang sedikit. Untuk itu dia mengkalkulasi, jika pemerintah ingin memastikan pasokan bawang putih di tiga bulan ke depan tersedia, kebijakan impor harusnya sudah dimulai sejak sekarang.

Terlebih, dia menilai, apabila kebutuhan konsumsi bawang putih dalam situasi mendesak, maka importasi harus segera dilakukan untuk menghindari dampak yang jauh lebih besar. Importasi juga dinilai dapat merangsang penurunan harga komoditas tersebut di pasaran. Kendati demikian, menurutnya, harga bawang putih dalam kurun tiga bulan ke depan dipastikan stabil.

“Tapi, kalau barang kosong, katakanlah tiga bulan nanti, ya pasti harga bakal merangkak naik,” katanya.

Dia menambahkan, jika menimbang dengan kebijakan program penanaman bibit lokal yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan), efek penanaman baru akan terlihat secara langsung dalam jangka panjang. Itu artinya, kebutuhan konsumsi masyarakat masih tergantung oleh pasokan impor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika