Jumat 05 Apr 2019 18:35 WIB

2020, PLN NTB Komitmen Capai Rasio Elektrifikasi 99 Persen

Menyalur listrik masih menjadi kendala tercapainya rasio elektrifikasi.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Dwi Murdaningsih
Sejumlah petugas Tim Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan PT PLN (Persero) memperbaiki instalasi listrik di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (25/3/2019).
Foto: Antara/FB Anggoro
Sejumlah petugas Tim Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan PT PLN (Persero) memperbaiki instalasi listrik di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (25/3/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PLN Nusa Tenggara Barat menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen pada 2020. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Rudi Purnomoloka mengatakan rasio elektrifikasi (RE) merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah dengan dihitung dari banyaknya jumlah kepala keluarga (KK) yang telah menjadi pelanggan PLN. Namun begitu, capaian terhadap RE akan terus berubah seiring dengan adanya penambahan jumlah keluarga yang memiliki KK baru.

Rudi memaparkan, pada 2018, pelanggan PLN UIW NTB sebanyak 1,3 juta pelanggan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,51 persen dari 2017. "Ini merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu empat tahun terakhir," ujar Rudi di Mataram, NTB, Jumat (5/4).

Baca Juga

Rudi menyebutkan, untuk segmen pelanggan rumah tangga yang digunakan sebagai dasar perhitungan RE adalah sebanyak 1,28 juta. Pelanggan dengan tarif ini mendominasi komposisi pelanggan PLN UIW NTB dengan persentase sebesar 94,8 persen.

"Di NTB, capaian RE pada 2018 adalah sebesar 93,7 persen. Meningkat sebesar 10,23 persen dari 2017, di mana capaian RE saat itu sebesar 83,05 persen. Sedangkan Maret 2019, capaian RE NTB telah mencapai 94,05 persen," kata Rudi.

Rudi menyampaikan beberapa kendala dalam pencapaian target RE 99,99 persen di NTB pada 2020 yang banyak terjadi di lapangan adalah masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan levering atau menyalur listrik dari tetangga.

"Jadi, secara pelayanan, masyarakat  tersebut sudah menikmati listrik, namun tidak tercatat didata PLN. Bagi masyarakat yang masih menyalur diimbau untuk segera mendaftar proses pasang baru ke PLN," kata Rudi.

Selain tidak terdata, proses menyalur listrik sangat berbahaya karena instalasinya tidak aman sehingga bisa berpotensi membahayakan jiwa. Selain itu, juga merupakan pelanggaran dan bisa dikenai sanksi ketika ditemukan oleh tim pemeriksa.

Efek lain yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat dari proses menyalur adalah tegangan yang tidak stabil. Dengan menjadi pelanggan PLN, tegangan listrik baik di sisi rumah penyalur dan rumah yang disalurkan akan lebih stabil karena menerima supply listrik langsung dari PLN.

Terkait dengan kendala belum adanya jaringan, kata Rudi, PLN melalui program Listrik Pedesaan telah merencanakan pembangunan  jaringan baru. Misalnya di Dusun Punik di Kabupaten Sumbawa Besar dan Dusun Oi Panihi sampai dengan Dusun Oi Katupa di Kabupaten Bima.

"Diharapkan upaya tersebut dapat mempercepat peningkatan Rasio Elektrifikasi pada 2019 ini," ucap Rudi.

Sedangkan di sisi pembangkitan, lanjut Rudi, PLN UIW NTB telah mempersiapkan beberapa pembangkit untuk mengantisipasi pertumbuhan beban dengan total daya 250 MW di lokasi tersebar. Beberapa pembangkit yang sudah dan akan segera dioperasikan yaitu PLTMG Lombok Peaker, PLMTG Sumbawa dan PLTMG Bonto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement