REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BNI Syariah lakukan perpanjangan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan data kependudukan. Selain BNI Syariah ada 17 instansi lainnya seperti bank, multifinance, dan aset manajemen yang juga melakukan kerja sama dengan Dirjen Dukcapil. 

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan ada dua tujuan kerja sama Dukcapil ini dilakukan. Pertama adalah untuk perpanjangan pemanfaatan data kependudukan. 

"Tujuan perpanjangan pemanfaatan data kependudukan Dukcapil ini selain untuk verifikasi keabsahan identitas calon nasabah juga agar bank bisa melakukan mitigasi fraud," kata Firman dalam sambutannya, seperti dilansir di siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (30/3).

Sedangkan tujuan kedua pemanfaatan data kependudukan ini adalah terkait rencana pengembangan aplikasi pembukaan rekening online. Perkembangan digital mendorong BNI Syariah untuk terus berinovasi memberikan layanan digital yang prudent. 

Di antaranya e-banking (ATM, SMS Banking, Mobile Banking dan Internet Banking), aplikasi online Wakaf Hasanah, dan APRO (Aplikasi Pembukaan Rekening Online) yang tersedia di official website BNI Syariah www.bnisyariah.co.id. 

Pada Maret 2018, BNI Syariah sudah melakukan kerja sama dengan Dukcapil. Pada tahun lalu ada dua poin kerja sama yang dilakukan. Pertama adalah penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). Hal ini sebagai bentuk pencegahan penggunaan identitas palsu. Sedangkan kedua adalah terkait peningkatan dan percepatan proses layanan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika