REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia mendorong penguatan peran UMKM perempuan melalui sejumlah rekomendasi kebijakan. Usulan ini disampaikan dalam Rakernas VIII sebagai langkah mempercepat transformasi ekonomi inklusif.
Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengatakan, ada enam rekomendasi utama yang ditujukan kepada pemerintah. Fokusnya mencakup pembiayaan, digitalisasi, hingga akses pasar bagi pelaku usaha perempuan.
Rakernas yang digelar pada 20-22 April 2026 di Jakarta itu dihadiri jajaran pengurus dan anggota, termasuk dari luar negeri. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Rekomendasi pertama adalah pembiayaan inklusif melalui skema kredit berbasis komunitas. Ipemi juga mengusulkan pembentukan Women Entrepreneur Fund yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, dan CSR.
“Model pembiayaan ini diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik pembiayaan mikro berbasis kelompok yang telah terbukti berhasil di berbagai negara,” kata Ingrid, Rabu (22/4/2026).
Rekomendasi kedua menyoroti digitalisasi UMKM berbasis kinerja. Pemerintah didorong memperkuat program branding, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta subsidi iklan digital untuk meningkatkan omzet.
Selanjutnya, Ipemi mendorong pendampingan berkelanjutan melalui inkubator UMKM selama 6 hingga 12 bulan. Program ini mencakup mentoring, akses pasar, hingga pencarian investor.
Rekomendasi keempat terkait reformasi legalitas usaha. Ipemi mengusulkan layanan cepat seperti penerbitan NIB, sertifikat halal, dan PIRT dengan sistem jemput bola ke daerah.
Kelima, akses pasar dinilai perlu diperluas melalui kebijakan afirmasi. Ipemi mendorong keterlibatan UMKM perempuan dalam pengadaan pemerintah dan BUMN serta pengembangan marketplace khusus.
Keenam, kebijakan responsif gender menjadi perhatian utama. Pemerintah didorong menyusun indikator berbasis output serta menyediakan fasilitas pendukung seperti daycare dan pelatihan hybrid.
“Ipemi berharap, pemerintah dapat memberikan prioritas bagi anggota Ipemi untuk mengisi dan memasok produk di gerai-gerai desa binaan Kementerian Koperasi,” kata Ingrid.
Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, Ipemi memiliki potensi besar sebagai mitra strategis pemerintah. Peran organisasi ini dinilai penting dalam memperkuat sektor UMKM nasional.
“Ipemi memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor UMKM nasional, serta perlu hadir mengisi rak Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan produk unggulan yang berkualitas dan kompetitif,” kata Ferry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika