REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai pendanaan dari luar negeri masih dibutuhkan lantaran Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD). Tercatat sepanjang 2018, neraca perdagangan mencatatkan defisit 8,57 miliar dolar AS, sementara neraca jasa defisit 7,1 miliar dolar AS dan neraca pendapatan primer defisit 30,4 miliar dolar AS.
Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara tak hanya Indonesia yang memiliki neraca pendapatan primer defisit. Hanya saja, negara lain memiliki neraca jasa yang besar, sehingga transaksi berjalan mereka mencatatkan surplus.
"Apakah hanya Indonesia yang punya primary income defisit? Ada Thailand, tapi services besar, ekspor sedemikian besar, jadi total current account positif," ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/3).
Mirza mengatakan meminjam dana dari luar negeri bagi Indonesia bukanlah suatu kesalahan. Hal ini juga karena dana dari dalam negeri tak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan.
BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 mencapai 383,3 miliar dolar AS. "Tidak salah kalau kita pinjam dari luar negeri sebab dan dari dalam negeri tidak cukup," ucapnya.
Dari total utang luar negeri pada Januari 2019, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dolar AS serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar dolar AS.
Posisi ULN tersebut meningkat 5,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 77 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya. Neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
Secara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.
ULN pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2019 sebesar 187,2 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1 persen (yoy).
Di sisi lain, Mirza menambahkan porsi pendanaan perbankan ditambah asuransi hanya 33 persen dari produk domestik bruto Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini pendanaan perbankan domestik hanya Rp 5.500 triliun atau sekitar 33 persen dari PDB.
Selain itu, asuransi juga hanya sekitar Rp 900-1.000 triliun, serta finansial yang hanya Rp 300-400 triliun.
"Jadi tidak salah kita pinjam dari luar negeri, karena dari dalam negeri tidak cukup. Perbankan hanya 33 persen dari PDB dan itu sudah komponen besar dari dana funding kita. Size asuransi hanya Rp 900-1.000 triliun, size perbankan Rp 5.500 triliun. Kalau digabungin hanya sekitar 33 persen dari PDB Indonesia," ungkapnya.
Meski demikian, Bank Sentral meyakini CAD akan membaik di tahun ini menjadi 2,5 persen terhadap PDB, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,98 persen dari PDB. Berbagai upaya juga terus dilakukan pemerintah dan BI untuk memperbaiki CAD, misalnya dengan meningkatkan ekspor dan mendiversifikasi produk ekspor.
"Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa mempunyai surplus? Pertama ekspor, kedua jadi diversifikasi ekspor, impor energi kita switch ke energi yang komponen nonfosilnya itu bisa jadi lebih kecil, mobil elektrik, kebijakan pajaknya lebih pro ke yang sifatnya renewable," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika