REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moda Raya Terpadu (MRT) fase pertama rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus sudah diresmikan, Ahad (24/3). Pengamat transportasi yang juga Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai agar MRT dapat eksis atau bertahan harus menerapkan tarif yang terpadu atau terintegrasi.
Meski MRT sudah diresmikan, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan tarif yang berlaku pada April 2019. Sementara masih terus digodok tarifnya, Aditya mengharapkan pemerintah harus menerapkan tarif yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.
“Kalau ingin masyarakat beralih ke MRT, pertama tarif yang diberikan harus tarif yang terjangkau. Dalam artian bahwa tarif itu sebetulnya yang terpadu moda artinya MRT tidak bisa berdiri sendiri dengan tarif tunggal, harus bisa diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya,” kata Aditya kepada Republika.co.id, Ahad.
Misalnya, kata Aditya, jika nantinya pemerintah menetapkan tarif MRT Rp 10 ribu maka nominal tersebut bisa termasuk moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta atau angkutan lain. Jika hal tersebut diterapkan, menurut Aditya baru bisa dikatakan tarif MRT terpadu moda.
Dia menilai, sistem tarif tersebut yang paling diharapkan masyarakat terutama yang masih harus berpindah moda lainnya saat menuju ke lokasi tujuan. “Dari lokasi A ke B dan ke C. Jangan sampai tarifnya A ditambah tarif B ditambah tarif C. Harusnya tarif sudah bundling dalam satu paket sebagai tarif integrasi antarmoda,” ungkap Aditya.
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam peresmian MRT Jakarta secara simbolis di Stasiun Istora Mandiri, Ahad (24/3).
Selain itu, Aditya menyarankan tarif MRT akan lebih ideal jika sifatnya tidak tarif tunggal. Artinya, lanjut dia, tarif MRT harus berdsarkan jarak atau jumlah kilometer bukan flat sehingga mahal untuk jarak dekat.
Aditya menilai jika dikenakan tarif tunggal maka masyarakat masih akan terdorong lebih memilih transportasi alternatif seperti kendaraan pribadi atau ojek daring yang lebih murah. Bahkan, Aditya mengatakan MRT harus bisa menerapkan integrasi ticketing dalam sistem pembayaran.
“Jangan sampai setelah moda transportasi nanti menerbitkan kartu masing-masing, dompet kita bisa tebal sama kartu-kartu. Jadi moda transportasi ga efisen,” tutur Aditya.
Dengan begitu, MRT akan lebih dilirik jika sistem pembayaran dengan satu kartu yang sama berikut juga tarif yang terpadu moda. Sebab, menurutnya membutuhkan pemerintah perlu membuat dorongan yang lebih menarik agar membuat masyarakat khususnya pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi massal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
