REPUBLIKA.CO.ID, DEMAK -- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pencapaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Agustus 2015 hingga Februari 2019 mencapai Rp 356,5 triliun. Total debiturnya sudah menyentuh 14,7 juta orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Iskandar, pencapaian jumlah tersebut terdiri dari dua faktor. Pertama, subsidi bunga KUR oleh pemerintah ke sejumlah bank penyalur program kredit yang sudah dilaksanakan sejak Agustus 2018.
"Kedua, arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penurunan suku bunga kredit menjadi single digit di level tujuh persen pada 2018," katanya dalam acara Penyerahan KUR Perikanan Rakyat di Demak, Jawa Tengah, Ahad (24/3).
Tidak hanya itu, Iskandar menjelaskan, pemerintah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan KUR. Tujuannya, agar tetap menjaga pertumbuhan kredit berkualitas yang terlihat dari rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) sangat rendah, yakni di kisaran 1,4 persen, untuk kurun waktu yang sama.
Pada tahun 2019 , pemerintah menetapkan target penyaluran sebesar Rp 139,01 triliun. Adapun, realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2019 adalah Rp 23,1 triliun dan diberikan kepada 841 ribu debitur atau sekitar 17 persen dari total target.
Saat ini, pemerintah sedang gencar mengembangkan KUR di tiga sektor produktif berbasis ekonomi kerakyatan, yakni perkebunan, peternakan dan perikanan. Iskandar menjelaskan, sampai Februari 2019, nilai KUR sektor perikanan yang dapat disalurkan secara nasional mencapai Rp 5,2 triliun. "Nilai tersebut disalurkan ke 220 ribu debitur," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah terus mengupayakan fasilitas KUR dapat menyentuh usaha mikro dan kecil di berbagai sektor. Setelah diberikan kepada petani padi dan jagung, pemerintah juga akan kembali memberikan KUR untuk peremajaan karet dan kelapa sawit.
Pada tahun lalu, Darmin menambahkan, pemerintah juga sudah memberikan KUR untuk peternakan sapi. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyalurkan KUR untuk petani garam rakyat. "Jadi, satu persatu, kita mengusahakan supaya masyarakat bisa terjangkau dengan KUR," katanya.
Darmin menyebutkan, petani garam menjadi salah satu pihak yang sulit tersentuh oleh pembiayaan karena dianggap kurang menarik bagi lembaga pemberi kredit. Oleh karena itu, ia ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memfasilitasi pembiayaan melalui KUR.
Darmin menegaskan, KUR ditujukan untuk usaha mikro dan kecil yang plafonnya di atas Rp 25 juta. Dengan berbagai kemudahan, ia menilai, KUR memiliki banyak manfaat bagi mereka yang ingin memulai berusaha tapi kebingungan mencari modal awal.
Ia mengajak para pengusaha mikro dan kecil untuk meminjam KUR, asalkan ada usaha yang mampu menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran. Mereka dapat mengangsur berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima KUR dan penyalur KUR sesuai kebutuhan pembiayaan masing-masing penerima.
Selain KUR, Darmin menyebutkan, ada juga fasilitas kredit lain yang menyediakan plafon lebih rendah, yakni Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Program ini ditujukan untuk perempuan yang ingin berjualan sayur ataupun makanan. "Kreditnya sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta," ucapnya.
Di bawah itu, ada program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang memungkinkan pinjaman Rp 1 juta. Menurut Darmin, berbagai fasilitas ini memberikan gambaran bahwa pemerintah sangat perhatian terhadap pentingnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika