REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Otoritas Jasa Keuangan mendukung pemerintah daerah untuk memanfaatkan produk-produk di pasar modal sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan pembangunan infrastruktur. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Housen mengatakan perkembangan produk-produk pasar modal sudah maju dan bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan bagi perusahaan yang bergerak di sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
"Produk pasar modal sangat berpotensi untuk alternatif biaya sektor riil dan infrastruktur. Jadi bisa membantu mempercepat pembangunan daerah," kata Hoesen di Seminar 'Pembiayaan sektor riil dan infrastruktur Melalui RDPT, Dinfra dan Oblgasi Daerah' di Hotel Grand Inna, Padang, Kamis (21/3).
Hoesen menyebutkan tiga produk pasar modal yakni Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah. Menurut Housen, tiga produk ini sangat tepat sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah. Karena produk pasar modal tersebut bisa disesuaikan dengan proyek yang akan dibangun dan juga memiliki jangka waktu yang panjang.
Housen menyebut perekonomian di Sumatera Barat memiliki potensi besar di bidang perikanan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan pertambangan. Sektor-sektor tersebut kata Housen cocok dimaksimalkan dengan memakai dana dari produk pasar modal.
Hoesen menjelaskan dalam empat tahun sejak 2015 sampai 2018, dana kelolaan RDPT telah meningkat sebanyak 35 persen. Pada akhir 2015 dana kelolaan RDPT hanya Rp 20 triliun. Pada akhir 2018 kemarin sudah meningkat menjadi Rp 27 triliun.
Beberapa proyek yang dibiayai dengan dana RDPT adalah pembangunan tiga ruas jalan tol Kanci-Pejagan, Pasuruan-Probolinggo dan Pejagan-Pemalang dengan nilai pendanaan Rp 5 triliun.
Ada juga pembangunan Sky Train di Bandara Soekarno Hatta yang memakai biaya Rp 315 miliar. Kemudian di Sumbar ada pembangunan rumah sakit dan pusat perbelanjaan Padang Landmark dengan total pendanaan Rp 290 miliar.