REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan bank data milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Bank data akan digunakan sebagai referensi penyusunan sebagian dari 25 kebijakan prioritas nasional Kemenko Perekonomian.

Penyusunan referensi itu di antaranya dapat membantu permasalahan tumpang tindih lahan atau penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) hingga menertibkan perizinan lahan sawit. “Beberapa waktu lalu kita sudah undang kepala daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PPTKH,” katanya kepada Republika.co.id, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3).

Dia melanjutkan, pemanfaatan bank data Lapan dapat dilakukan melalui teknologi penginderaan jauh yang juga diperlukan di dalam program sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik atau One Online Submission (OSS). Susi menilai, setiap daerah harus sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kendati demikian, dari 514 daerah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, baru sekitar 50-an daerah yang memiliki susunan RDTR. Sedangkan daerah yang memiliki peta digital baru berkisar 10-14 kota dan kabupaten.

Dia menilai, padahal aturan mengenai sistem kebijakan satu peta sudah dimulai sejak 2012 dengan berbagai legalitas aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di antaranya adalah peraturan presiden (Perpres) nomor sembilan tahun 2016 tentang perencanaan basis spasial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika