REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi Jawa Barat (Jabar), menjamin pasokan listrik untuk kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) aman saat pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 pada 17 April mendatang. Menurut General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana, jaminan energi ini sangat penting agar pesta demokrasi tersebut berjalan lancar dan terhindar dari kecurangan terutama yang menyangkut manipulasi jumlah suara.
Menurut Iwan, pihaknya akan menjaga ketersediaan listrik untuk kantor penyelenggara pemilu itu. Berbagai persiapan dan tambahan peralatan telah dilakukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan listrik.
"Untuk pemilu 2019 kami sudah melakukan persiapan sejak beberapa bulan ini," ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (19/3).
Iwan mengatakan, pihaknya telah mengecek kondisi setiap pembangkit listrik yang berada di wilayahnya. "Untuk mengamankan pasokan di titik-titik acara, khususnya kantor KPU. Kami bersinergi dengan pembangkit dan transmisi," katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya akan mengirimkan mobil penyedia listrik cadangan (UPS) ke setiap kantor KPUD di Jawa Barat. Pemasok listrik cadangan ini berkekuatan 200 kva sehingga mampu memasok listrik selama empat jam jika pasokan listrik inti padam.
Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan pihaknya menyiapkan 3.600 petugas dan 560 kendaraan untuk melayani keluhan jika listrik padam. "Jadi Insya allah tidak akan ada padam listrik di kantor KPUD," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika