REPUBLIKA.CO.ID, BANYUASIN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tiga jurus yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak harga karet yang menunjukkan tren penurunan sejak lima tahun belakangan. Harga karet mentah menunjukkan tren penurunan sejak lima tahun belakangan.
Harga karet turun dari angka Rp 22 ribu per kilogram (Kg) pada awal 2014, menjadi Rp 5.000 hingga Rp 6 ribu per Kg di awal 2019. Jurus-jurus yang dilakukan pemerintah diyakini menuai hasil, terbukti dari pengakuan petani karet di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan yang mengaku harga karet mentah kini mulai merangkak ke level Rp 8.000-an.
Jurus pertama yang dilakukan pemerintah adalah menggandeng Malaysia dan Thailand selaku produsen utama karet mentah selain Indonesia untuk bersepakat mengerem angka ekspor. Pengurangan ekspor dipercaya bisa menaikkan permintaan di pasar dan otomatis mendongkrak harga karet mentah dunia.
Akhirnya, ajakan pengurangan ekspor disambut oleh Malaysia dan Thailand. Pada Februari lalu, keriga negara sepakat mengurangi ekspor karet mentah sebanyak 200 ribu hingga 300 ribu metrik ton. Langkah pertama inilah yang diyakini Jokowi memiliki imbas positif terhadap lesunya harga karet mentah selama ini.
"Suplai kita kendalikan. Sehingga harga kita harapkan kalau barangnya kurang, harga pasti akan naik. Ini sudah mulai kelihatan, kenaikan (harga) itu," ujar Jokowi usai berdialog dengan petani karet di Sembawa, Sumatra Selatan, Sabtu (9/3).
Langkah kedua adalah upaya mewajibkan seluruh provinsi di Indonesia menggunakan campuran karet untuk mengaspal jalan. Kebijakan ini sebetulnya sudah diterapkan di Jambi, Sumatra Selatan, dan Riau.
Nantinya, pemanfaatan aspal dengan campuran karet akan diperluas ke seluruh Indonesia, hingga ke wilayah Indonesia timur. Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan surat edaran (SE) yang ditujukan ke seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan aspal karet ini.
"Tidak hanya di tiga provinsi, namun di seluruh provinsi nanti akan kita berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet," kata Jokowi.
Sedangkan langkah ketiga adalah industrialisasi dan hilirisasi produk karet mentah. Kebijakan di sektor hilir ini akan menyangkut penyerapan produk karet hingga pengolahan karet menjadi produk setengah jadi. Jokowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII untuk menyerap produksi karet mentah dari petani.
"Juga akan mulai bulan ini. Mulai untuk beli. Terutama PTPN karena nggak ada ruginya, beli karet ini nggak ada ruginya," kata Jokowi.
Upaya untuk hilirisasi karet juga dilakukan dengan mendorong swasta melakukan investasi di sektor hilir. Investasi ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah karet, sekaligus menekan angka ekspor karet dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Investasi yang dimaksud Jokowi, termasuk pendirian pabrik ban, sarung tangan, dan produk-produk berbahan dasar karet lainnya.
"Harus mulai berani ke situ. Saya sudah perintah ke Menteri BUMN, juga ke swasta. Untuk swastanya agar didorong investasi. Dicarikan mitra sehingga bahan mentah dipakai dalam negeri dan nilai tambahnya naik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika