REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim, jumlah permukiman kumuh berkurang 13.090 hektare sepanjang empat tahun terakhir. Salah satu daerah yang telah hilang kesan sebagai permukiman kumuhnya adalah kawasan Kemuning, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Lewat program kota tanpa kumuh (Kotaku) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,8 triliun hingga akhir 2018, permukiman kumuh terkurangi. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, pemerintah telah membangun beberapa fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan di tiap daerah.

“Meski belum semuanya tersentuh, setidaknya kami sudah berhasil mengurangi permukiman kumuh. Seperti di Kemuning itu, sudah ada 46 hektare wilayah kumuh yang sudah kami benahi,” kata Danis kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/3).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pembangunan sarana program Kotaku hingga akhir 2018 antara lain drainase 1.241.291 meter dan 4.214 unit, infrastruktur jalan sepanjang 1.231.803 meter, perumahan sebanyak 2.872 unit, jaringan air minum 176.238 meter dan 9.528 unit, dan jembatan sepanjang 5.121 meter.

Melalui pembangunan sarana tersebut, kata dia, pengurangan permukiman kumuh di tiap wilayah makin terjangkau dan masyarakat dapat menikmati akses pelayanan infrastruktur yang sesuai. Dia juga berharap, program Kotaku dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah.

“Di 2019 ini, kami berencana merapikan permukiman kumuh sebanyak 10.530 hektare lengkap dengan fasilitas-fasilitas publiknya,” katanya.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran ke Direktorat Cipta Karya sebesar Rp 3,5 triliun yang bergerak di empat aspek. Keempat aspek itu antara lain pengurangan kota kumuh, infrastruktur sosial ekonomi wilayah, sanitasi, dan penyedjaan air minum dan air bersih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika