REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, sepanjang tahun 2015 hingga 2018 telah terbangun jalan nasional sepanjang 3.387 kilometer. Total capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, mengatakan, total panjang jalan nasional itu merupakan akumulasi dari seluruh pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk, pembangunan jalan Trans Papua dan sebagian Trans Sumatera.
Lebih detail, kurun waktu 2015-2016, Kementerian PUPR membangun 1.845 kilometer jalan nasional. Memasuki tahun 2017, total jalan nasional yang dibangun sepanjang 776 kilometer sehingga akumulasi pembangunan menjadi 2.621 kilometer. Pada 2018, dibangun kembali jalan sepanjang 766 kilometer hingga menjadi 3.387 kilometer.
“Ini total pembangunan yang sudah dikerjakan. Namun memang belum seluruhnya menjadi jalan yang mulus karena pembangunan harus dilakukan secara bertahap,” kata Sugiyartanto dalam Konferensi Pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/2).
Selain itu, sisi kelengkapan keamanan jalan belum dilengkapi seluruhnya. Oleh sebab itu, penyempurnaan jalan nasional yang telah dibangun selama tiga tahun terakhir masih harus terus dilakukan.
Untuk diketahui, dalam Rancangan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 2.650 kilometer. Adapun total anggaran yang dibutuhkan ditaksi mencapai sekitar Rp 733 triliun.
Ia mengatakan, dengan dibangunnya jalan nasional sepanjang 3.387 kilometer, maka total jalan nasional di seluruh Indonesia mencapai 47 ribu kilometer. Lebih lanjut, khusus pada tahun 2019 pemerintah akan kembali membangun jalan nasional sepanjang 732 kilometer.
“Sehingga, total jalan yang nanti akan terbangun dalam waktu 2015-2019 menjadi 4.119 kilometer,” ujar dia.
Meski begitu, ia mengakui pembangunan jalan nasional menemui sejumlah kendala. Khususnya terkait masalah pembiayaan. Oleh sebab itu, pemerintah menarik badan usaha untuk melakukan kerja sama pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Avalibility Payment atau KPBU-AP.
“Tentu ini dilakukan dengan cara pembayaran dan bunga yang sesuai,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
