REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah memfokuskan pekerjaan untuk membangun infrastruktur. Diharapkan, hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki andil besar dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa perbankan milik negara turut berpartisipasi dalam sindikasi pembiayaan proyek infrastruktur.
Tercatat hingga 31 Desember 2018, perbankan milik negara seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menyalurkan kredit di sektor infrastruktur sebesar Rp 330,2 triliun. Direktur Manajemen Risiko BNI Bob Tyasika Ananta menjelaskan jumlah penyaluran tersebut mencakup 49 persen dari kredit infrastruktur perbankan.
“Jika dirinci, Mandiri paling besar Rp 182 triliun, BNI Rp 110,6 triliun dan BRI 37,3 triliun,” ujarnya saat acara ‘Seminar Nasional: Kebangkitan BUMN Sektor Infrastruktur’ di Gedung CIMB Niaga, Selasa (19/2).
Kendati demikian, menurut Bob, jumlah penyaluran ini masih jauh dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang dibutuhkan. Mengingat anggaran belanja infrastruktur 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun.
“Meski angkanya (penyaluran kredit infrastruktur) terbilang tinggi tapi tapi masih kurang banyak untuk menutupi anggaran belanja infrastruktur. Diperlukan skema pembiayaan di luar APBN,” jelasnya.
Khusus BNI, kata Bob, jumlah penyaluran kredit sebesar 23 persen dari pembiayaan portofolio krediy pada 2018 sebesar Rp 483 triliun. “Jadi 23 persen dari pembiayaan BNI khusus untuk infrastruktur. Sebesar 77 persen dari kredit infrastruktur yang disalurkan melalui perusahaan BUMN,” jelasnya.
Bob menjelaskan perseroan memiliki aturan cukup ketat untuk memilih proyek infrastruktur yang akan didanai. Sebagian besar adalah jalan tol.
“Kami memastikan dan mematuhi kaidah yang prudent untuk proyek infrastruktur. Proyek yang diambil harus memiliki tingkat Internal Rate of Return minimal 15 persen dengan self financing 30 persen,” ungkapnya.
Tak hanya itu, BNI juga melakukan pembiayaan proyek infrastruktur dalam periode payback 10 tahun dan pembebasan tanah sudah dilakukan minimal 75 persen. “Begitu masuk ke infrastruktur kami tidak sembarangan,” ucapnya.
Sementara Senior VP Corporate Banking Bank Mandiri, Yusak LS Silalahi menambahkan perseroan memiliki porsi paling besar Rp 182 triliun dalam penyaluran kredit infrastruktur. “Kami support pembiayaan infrastruktur agar bisa meningkatkan daya saing negara kita,” ucapnya.
Menurutnya, penyaluran kredit infrastruktur memberikan dampak positif bagi nasabah di area konektivitas. Diharapkan, pelaku usaha juga memiliki benefit yang didapatkan sebagai kreditur.
“Infrastruktur bisa mengkoneksikan antar kota memberikan dampak positif bagi nasabah yang ada di area konektivitasnya,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Divisi BUMN I BRI I Made Suka menambahkan pihaknya menyalurkan kredit infrastruktur untuk proyek jalan tol, salah satunya Trans Jawa di Probolinggo-Banyuwangi baik secara konstruksi dan investasi. “Biasanya kita ikut 15-20 persen tergantung pesertanya bank. Ada juga di tol di Kalimantan sudah konstruksi sudah ada, tunggu investasinya,” ucapnya.
Diharapkan, penyaluran kredit infrastruktur ini dapat meningkatkan bisnis value dari satu tempat. “Kami perbankan bisa support terutama akses wilayah terpencil terutama UMKM kami jadi infrastruktur dan konektivitas sesuai dengan kemampuan kami,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
