REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta swasta terlibat dalam perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menampung saran dan feedback dari pengusaha untuk membentuk APBN yang sehat.
Sri Mulyani mengakui, 2018 bukanlah tahun yang mudah dikelola karena banyak terjadi peristiwa tidak terduga. Di antaranya, kenaikan harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika. "Perang dagang Cina dan Amerika juga ada eskalasi meningkat," katanya dalam acara Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Jakarta, Selasa (19/2).
Geopolitik dan geoekonomi di global bergerak sangat cepat pada tahun lalu. Kondisi ini akan mempengaruhi seluruhnya, dari segi psikologi, sentimen hingga kebijakan riil. Tidak hanya di tingkat pemerintah, juga di level individu dan korporat.
Dalam suasana tersebut, Sri menilai, APBN 2018 yang ditutup dengan baik adalah kombinasi antara prestasi dan berkat. Oleh karena itu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak. Khususnya pada dunia usaha yang patuh untuk membayar pajak dan kerja keras Direktorat Jenderal Pajak maupun Kepabeanan dan Cukai.
Sri mengakui, penerimaan pajak belum mencapai target. Namun, pertumbuhannya meningkat. Begitu pula dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga membuat penerimaan cukup kuat. Di saat yang sama, sebanyak 99 persen dari rencana belanja tercapai. "Kombinasi ini membuat APBN dapat ditutup dalam kondisi sehat," katanya.
Saat ini, Sri menambahkan, tugas berikutnya adalah memikirkan apa yang harus dilakukan agar ekonomi semakin tumbuh sehat dan kuat secara berkelanjutan serta berkeadilan. Ia turut mengajak pihak swasta untuk duduk bersama memformulasikan APBN tahun 2020. Khususnya dengan memberikan masukan insentif apa yang dapat diberikan pemerintah.
APBN merupakan aset penting dan instrumen bersama yang harus dijaga untuk menciptakan ekonomi sehat. Menurutnya, tradisi duduk bersama antara pengusaha dan pemerintah dalam rangka merancang bersama APBN tahun selanjutnya akan mulai dibangun. "Dengan begitu, ada rasa memiliki dan bertanggung jawab bersama dalam mengelola APBN," katanya.
Sri menilai, pertumbuhan ekonomi pada 2019 akan melemah secara global karena berbagai risiko terjadi. Misalnya, risiko perang dagang yang dicemaskan ternyata benar terjadi, pun dengan kenaikan suku bunga. Ketidakpastian dalam arah kebijakan moneter akan menghantui negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, peranan dari kebijakan fiskal di tingkat pengusaha akan berpengaruh pada ekonomi secara makro. Khususnya, pemenuhan lapangan kerja hingga mampu menekan jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Suahasil memastikan, pemerintah akan berupaya menjaga kepercayaan dari dunia usaha. Ia juga mengharapkan sebaliknya. "Sebab, dengan kepercayaan tersebut, pajak dapat terkumpul dengan sendirinya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika