REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas insentif fiskal berupa fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) masih digunakan oleh para perusahaan di wilayah Pulau Jawa. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengaku prihatin atas kondisi tersebut.

“Saya sedihnya karena konsentrasi lokasi (pengguna KB-KITE) masih di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat,” kata Sri di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Mengutip hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama LPEI dan UNIED, sebanyak 90,35 persen atau 1.451 perusahaan dari total 1.606 perusahaan pengguna fasilitas KB-KITE ada di Pulau Jawa. Dari 1.451 perusahaan, sebanyak 705 perusahaan di antaranya terletak di Provinsi Jawa Barat.

Sisanya, sebanyak 50 perusahaan pengguna fasilitas KB-KITE berada di Provinsi Sumatera Utara, 50 perusahaan di Riau, 12 Perusahaan di Lampung, serta 18 perusahaan di Bali. Data-data tersebut merupakan kondisi yang terjadi pada tahun 2017.

Lebih lanjut, akibat pengguna insentif ekspor didominasi oleh perushaan di Jawa, alhasil pulau tersebut juga menjadi kontributor terbesar dalam ekspor nasional. Tercatat, sebanyak 70,99 persen dari total ekspor nasional berasal dari Pulau Jawa. Sebanyak 32,89 di antaranya bersumber dari Provinsi Jawa Barat.

Sri mengatakan, fasilitas KB-KITE yang telah disediakan pemerintah harus dapat lebih menyebar ke luar wilayah Pulau Jawa. “Indonesia itu kompetitifnya hanya di sekitar Jawa Barat saja. Sumatera yang dekat dengan Malaysia harusnya bisa lebih tinggi. Kita harus pikirkan strategi regionalnya,” kata Sri.

Hasil riset itu pun akan dijadikan Sri sebagai bahan koreksi tingkat efektivitas kebijakan saat ini sekaligus peta untuk menentukan kebijakan ke depan. Khususnya, dalam upaya menggenjot kinerja ekspor Indonesia yang saat ini tengah melemah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika