REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mendorong adanya pemberian subsidi ke perusahaan financial technology (fintech) yang menyasar masyarakat di daerah remote. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, pemerintah ingin memberikan subsidi tersebut.
"Daerah Indonesia kan dibagi ada empat kuadran. Jadi kita dorong fintech masuk ke daerah yang pendapatannya bagus dan infrastrukturnya bagus. Kita dorong juga masuk ke daerah yang infrastruktur kurang bagus tapi pendapatannya bagus," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/2).
Sementara bagi daerah yang pendapatan dan infrastrukturnya kurang bagus, kata dia, maka produktivitasnya harus ditingkatkan dahulu sebelum fintech masuk. "Semuanya dibangun agar sumber ekonominya lebih cepat tumbuh," ujar Onny.
Sebelumnya subsidi fintech diimplementasikan, ia menyebutkan harus ditentukan dulu objek serta produknya. Pasalnya fintech terdiri dari beberapa model bisnis meliputi pembayaran serta pembiayaan.
"Jadi mana dulu yang mau masuk? Lalu supaya ada produknya maka daerah harus ada produktivitas, kalau ada produktivitas maka ada transaksi. Setelah itu baru datang payment non-cash (nontunai)," kata Onny.
Baginya, data transaksi nontunai mudah diambil sehingga bisa membantu pembiayaannya. "Misal bayar pakai QR code kan datanya kecatat, begitu tahu datanya maka analisisnya lebih gampang," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, rencana subsidi fintech sudah didiskusikan oleh BI. Ke depannya, akan dibahas pula bersama seluruh kementerian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
