REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlu ada badan usaha selain PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan bahan bakar pesawat, avtur. Hal itu untuk menekan tingginya harga avtur yang saat ini dimonopoli oleh Pertamina.
JK meminta badan usaha menyediakan fasilitas penyaluran avtur di bandara-bandara. Sebab, JK menilai alasan yang membuat avtur hanya dikuasi oleh Pertamina saat ini, karena tidak ada badan usaha yang menyediakan fasilitas pelayanan avtur di bandara-bandara.
"Khusus avtur memang kan harus ada fasilitas di bandara, nah tidak ada perusahaan lain yang punya fasilitas di bandara," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/2).
Karenanya, ia menilai perlu badan usaha lain untuk berinvestasi di bandara dalam penyaluran avtur. Menurutnya, badan usaha yang ada seperti Shell, Total, AKR hanya dalam penyaluran bahan bakar kendaran bermotor.
"Saya kira kalau mobil, banyak ada alternatif beli Shell atau total.
Nah kalau bandara bisa, tetapi saya katakan tadi, harus investasi bandara. Ya harus investasi tangkinya apa macam-macam dan saya memang harus diteliti dengann baik," ujar JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengomentari polemik harga avtur yang dinilai mahal karena monopoli oleh Pertamina. Hal itu diungkapkannya setelah mendengar keluhan para pengusaha hotel dan kuliner yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) yang melaporkan adanya penurunan tingkat hunian hotel hingga 20-40 persen sejak awal 2019.
Presiden menyarankan dua opsi, pertama, Pertamina diminta menjual avtur dengan harga yang setara dengan harga internasional. Bila Pertamina tak mau menyanggupi permintaan Presiden, maka Pertamina diberikan opsi kedua yakni berani berkompetisi dengan swasta asing yang bisa saja ikut 'jualan' avtur untuk penerbangan domestik.
Jokowi mengaku mendapat informasi dari Chairul Tanjung selaku Komisaris Garuda Indonesia bahwa penjualan avtur di Bandara Internasional Soekarno Hatta dimonopoli oleh Pertamina.
"Saya akan undang Dirut Pertamina. Pilihannya, harga (avtur) bisa sama tidak dengan internasional. Kalau tidak, saya masukkan kompetitor lain sehingga terjadi kompetisi," ungkap Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
