REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menyatakan rasio elektrifikasi di Provinsi Riau mencapai 89,06 persen. Angka tersebut akan terus ditingkatkan seiring dengan penjangkauan listrik ke seluruh desa di daerah itu.
"Kami terus mengejar rasio elektrifikasi dengan menambah penyulang untuk dusun-dusun dan permukiman yang baru terbentuk, maupun yang sudah ada tapi belum berlistrik," kata General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, M. Irwansyah Putra di Pekanbaru, Jumat (1/2).
Rasio elektrifikasi (RE) menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Peningkatan RE di Riau cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir dari sekitar 77 persen pada 2016, menjadi 84 persen di 2017, dan per Desember 2018 mencapai 89,06 persen. Hingga kini dari 12 kabupaten/kota di Riau, daerah yang RE sudah mencapai 100 persen antara lain Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kampar, dan Bengkalis. RE paling rendah berada di Kabupaten Pelalawan yakni 52,89 persen, dan Indragiri Hilir (Inhil) 60,88 persen.
Ia mengatakan untuk program "Desa Berlistrik" rasionya kini mencapai sekitar 94,89 persen dari 1.859 desa yang ada di Riau. Ini artinya tinggal 92 desa yang belum berlistrik di daerah tersebut. Pada Januari tahun ini, PLN baru saja memastikan Kabupaten Siak seluruh desanya 100 persen berlistrik.
Meski begitu, ia mengakui pada sebuah desa yang sudah berlistrik masih ada rumah-rumah yang belum terpasang jaringan listrik dan hal itu mempengaruhi rasio elektrifikasi (RE) di Riau secara keseluruhan. Untuk program "Desa Berlistrik", lanjutnya, PLN Riau-Kepri menargetkan bisa mencapai 100 persen pada 2019.
Ia mengatakan salah satu daerah yang sulit untuk melaksanakan program ini adalah di Kabupaten Inhil. Selain karena faktor geografisnya di daerah pesisir, jumlah penduduk yang sedikit juga mempengaruhi tingkat kesulitan untuk program tersebut.
Rasio desa berlistrik di Inhil kini baru mencapai 77,12 persen sedangkan daerah lain rata-rata sudah di atas 90 persen dan ada yang tuntas 100 persen. "Tapi apapun itu, sudah menjadi tugas pokok PLN untuk melistriki semua," kata Irwansyah.
Selain itu, proses pembebasan lahan juga menjadi kendala bagi PLN meningkatkan RE di Riau. Sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dari level provinsi hingga di tataran masyarakat.
"Yang dibutuhkan adalah infrastruktur, dukungan dari pemerintah provinsi sampai tingkat kecamatan untuk bebaskan areal-areal pohon-pohon sawit, karet dan lain sebagainya untuk mengikhlaskan. Pada umumnya desa yang belum berlistrik ini ikhlas, tapi ketika harus lewati desa yang sudah berlistrik, nah yang sulit untuk menebas pohon-pohon itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
