Rabu 30 Jan 2019 16:11 WIB

Investasi Melambat, Chatib Basri: Dampak Pengetatan Global

Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi berdampak positif.

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Friska Yolanda
 Ekonom Chatib Basri hadir dalam Investor Gathering 2017 Indonesia Eximbank di Jakarta, Selasa (7\2).
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Ekonom Chatib Basri hadir dalam Investor Gathering 2017 Indonesia Eximbank di Jakarta, Selasa (7\2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri menilai, perlambatan pertumbuhan investasi terjadi akibat pengetatan suku bunga di negara maju. Hal ini kemudian membuat arus modal kembali lagi ke negara-negara tersebut. Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengumumkan, pertumbuhan realisasi investasi pada 2018 melambat menjadi hanya 4,1 persen dibandingkan pertumbuhan 2017 yang mencapai 13,1 persen. 

"Ini efek pengetatan global. Ketika The Fed (bank sentral AS) kemudian ECB (bank sentral Eropa) melakukan pengetatan, modal kembali lagi ke negara maju," kata mantan Menteri Keuangan itu di Jakarta, Rabu (30/1). 

Chatib berharap, kebijakan normalisasi di negara maju tersebut bisa ditunda sehingga mengurangi tekanan dan arus modal kembali ke negara berkembang. Menurut Chatib, perlambatan investasi bukan disebabkan adanya fenomena tahun politik pada 2019. Dia menekankan, adanya pengetatan suku bunga membuat penanaman modal asing (PMA) berkurang masuk ke Indonesia.

Baca juga, BKPM: Pilpres Kali Ini tak Membawa Sentimen Negatif

"Misalnya, sebuah perusahaan mengalokasikan 100 tapi dari kantor pusatnya di AS mengatakan, tidak bisa. Jadi, hanya diberi 30," kata Chatib.

Kendati demikian, Chatib meyakini sejumlah upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dapat berdampak positif. Hal itu seperti insentif pajak dan juga perbaikan regulasi. Namun, ia menyebut, dampak dari kebijakan tersebut masih butuh waktu untuk bisa terasa. 

"Ini kan baru, jadi masih harus menunggu. Saya lihat kebijakannya akan sangat bisa mendorong (investasi)," kata Chatib. 

Chatib menyarankan kepada pemerintah untuk bisa menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Ini karena saat ini masih terjadi tumpang tindih.

Menurut Chatib, peluncuran sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Namun, dia juga menyadari, OSS pun butuh waktu untuk bisa beroperasi secara optimal. 

"Perizinan dalam satu sistem yang terintegrasi itu memang tidak mudah. Saya perlu katakan, komunikasi pusat dan daerah itu penting," kata Chatib. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement