REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di NTB. Di antaranya terkait koordinasi dan kerja sama.
Kepala KPw BI NTB Achris Sarwani mengatakan, peran UMKM dalam mendorong pembangunan ekonomi tidak diragukan lagi. "Selain menggerakkan roda perekonomian, UMKM juga terbukti menyerap banyak tenaga kerja," ujar Achris saat acara Forum Silaturahmi Bank Indonesia Bersama UMKM di NTB, Selasa (29/1).
Achris mengatakan, acara tersebut merupakan salah satu upaya BI untuk memberikan jawaban atas permasalah-permasalahan yang dihadapi UMKM melalui pendekatan program channeling. Yakni BI menjadi intermediator antara UMKM dengan pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan terkait permasalahan yang dihadapi UMKM.
Achris berharap UMKM ke depan dapat meningkatkan sinergi sehingga tercipta value chain yang mendukung UMKM untuk terus berkembang. Achris juga mengungkapkan, KPw BI NTB bersama dengan dinas atau instansi terkait akan terus mendukung pengembangan UMKM berbasis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pesantren.
Pada kesempatan tersebut, Achris juga memperkenalkan salah satu sosok inspiratif dalam hal pengembangan UMKM berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu dr Ian seorang dokter kecantikan yang mendedikasikan dirinya untuk mengembangan industri fesyen berbahan tenun di mana dalam proses produksinya memberdayakan para difabel tuli.
"Pesan Ian kepada seluruh peserta adalah tidak pantang menyerah dengan keterbatasan atau kekurangan," kata Achris.
Manajer Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM KPw BI NTB Ni Nyoman Sariani menjelaskan program yang dimiliki BI dalam rangka pengembangan UMKM, di antaranya program pengembangan klaster ketahanan pangan, program pengembangan klaster berbasis local economic development, program pengembangan wirausaha unggulan, program pengembangan UMKM syariah dan pemberdayaan ekonomi lesantren, program peningkatan akses keuangan dan teknologi digital, serta program untuk mendorong akses promosi produk UMKM.
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Lalu Saswadi menyampaikan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB juga memiliki berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari pelatihan pengembangan kapasitas UMKM, fasilitasi pengurusan dokumen legalitas usaha, dan berbagai akses permodalan termasuk pemanfaatan bantuan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dari Kementerian Koperasi.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Andi Pramaria mengatakan, NTB memiliki potensi bahan baku industri yang sangat besar. Salah satu cara agar potensi tersebut memberikan manfaat dalam pemerataan pendapatan masyarakat adalah mendorong industri kecil menengah untuk turut serta dalam upaya mengolah bahan baku yang ada menjadi sebuah produk yang memiliki value added.
"Oleh karena itu, Dinas Perindustrian Provinsi NTB memberikan fasilitas bantuan sarana produksi kepada UMKM sebagai salah satu program unggulannya," kata Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
