REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) menandatangani kontrak kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT. Chevron Pasific Indonesia, Jakarta, Senin (28/1). Kerjasama ini akan menghasilkan kajian yang dapat digunakan langsung pada kebutuhan industri maupun pada tataran kebijakan.
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA) BPPT Hammam Riza menjelaskan, inovasi BPPT yang termasuk dalam perjanjian kerjasama untuk diterapkan kali ini adalah teknologi remediasi. Teknologi ini bertujuan mengolah cemaran minyak yang bekerjasama dengan PT Chevron dalam layanan pekerjaan deliniasi.
BPPT mengembangkan inovasi teknologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggandeng BPS guna memprediksi potensi panen tanaman tertentu. "Kontrak kedua adalah dengan BPS untuk layanan pekerjaan penyempurnaan kerangka sampel area padi, pembangunan dan uji implementasi kerangka sampel area untuk produksi jagung serta rencana uji implementasi KSA untuk kedelai," kata Hammam dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (29/1).
Hammam menambahkan, kedua pekerjaan ini juga merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah sukses dilakukan di tahun sebelumnya. Tahun lalu, BPPT dengan Chevron telah melakukan uji fitoremediasi di beberapa demplot lahan tercemar minyak. Hasil dari kerjasama ini dinilai mampu menurunkan cemaran minyak sampai level yang ditolerir di peraturan baku mutu.
Kerjasama KSA juga sudah sempat dilaksanakan bersama BPS. Tahun lalu, Hammam menjelaskan, BPPT telah sukses kerjasama dengan BPS dalam menghitung produksi panen padi nasional periode 2018.
Hammam berharap, kerjasama dengan Chevron dapat menghasilkan data akurat untuk selanjutnya diputuskan rencana aksi yang konkrit dalam mengatasi pencemaran minyak di lokasi Chevron. "Semoga rencana aksi konkrit ini pun, dapat ditiru oleh perusahaan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang migas," katanya.
Untuk kerjasama dengan BPS dalam penerapan KSA, Hamam berharap, hasilnya dapat akurat seperti yang telah diterapkan untuk tanaman padi. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih tepat dalam menentukan produksi jagung nasional untuk mendukung kebijakan nasional. Termasuk, dalam menentukan kebijakan perlu tidaknya impor jagung.
Kepala Pusyantek BPPT Yenny Bakhtiar mengatakan, ada empat perjanjian kerjasama dengan BPS yang sifatnya adalah swakelola.
Pertama, kerjasama uji implementasi aplikasi KSA untuk komoditas jagung. Kedua, penyempurnaan dan pemutakhiran frame KSA padi. Ketiga, pembangunan kerangka sampel untuk KSA komoditas jagung. Keempat, uji akurasi metode KSA menggunakan drone.
Sementara itu, Direktur Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan BPS Hermanto menjelaskan, dukungan BPPT dan teknologinya sangat mendukung dalam penyediaan data statistik. Khususnya dalam memperoleh data yang lebih objektif untuk melihat komoditas padi atau tanaman pangan di Indonesia.
"Dengan dukungan teknologi dari BPPT diharapkan data-data yang diperoleh dapat lebih akurat lagi dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Hermanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika