REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Musyawarah Kabinet Pemerintahan Malaysia telah menyetujui pembatalan kontrak dengan China Communication Construction Company Ltd (CCCC). Kontrak yang dibatalkan adalah proyek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) yang dihentikan sejak Juli 2018.

Menteri Perekonomian Malaysia, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengemukakan hal itu ketika diwawancarai wartawan di Kuala Lumpur, Sabtu (26/1), usai meresmikan Majelis Anugerah Kecemerlangan dan Musyawarah Agung.

"Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengambil keputusan karena biaya untuk membangun ECRL ini terlalu besar karena kita tidak mempunyai kemampuan keuangan," kata mantan Menteri Besar Negara Bagian Selangor tersebut.

"Sekiranya proyek tersebut tidak dikhiri, tanggungan yang perlu dibiayai pemerintah adalah hampir 500 juta ringgit setahun," katanya.

Azmin Ali mengatakan karena biaya tersebut tidak mampu kita tanggung maka proyek ini perlu dihentikan tanpa mempengaruhi hubungan baik dengan Pemerintah Cina. "Kita masih menyambut semua bentuk investasi dari Cina namun persoalan ini akan kita teliti kasus per kasus berdasarkan kemampuan keuangan negara pada hari ini," katanya.

Tentang nilai kompensasi kepada CCCC, Mohamed Azmin mengatakan jumlah kompensasi yang perlu dibayar akibat pembatalan kontrak tersebut akan diteliti oleh Kementerian Keuangan melalui kajian wajar menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memastikan biaya kompensasi tersebut tidak membebani keuangan negara.

Azmin mengatakan pemerintah juga belum memutuskan pihak pengembang baru bagi proyek ECRL sebaliknya akan terus mengkaji permohonan investor baru ke dalam negara. Pembangunan ECRL semestinya dilakukan oleh CCCC dengan pembiayaan akan dipenuhi oleh Export-Import Bank of China (Exim Bank of China).

Proyek rela kereta api sepanjang 688.3 kilometer tersebut akan menghubungkan Pelabuhan Klang di Selangor dengan Pengkalan Kubor di Kelantan dan akan dibangunkan dalam dua tahap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika