REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL — Pemerintah masih terus mencari solusi terbaik terkait dengan larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Aturan mengenai cantrang hingga saat ini masih dipersoalkan oleh sebagian nelayan di tanah air.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erick Thohir mengatakan, soal alat tangkap cantrang ini akan didiskusikan lagi. Sejauh ini memang sudah ada pertemuan langsung antara perwakilan nelayan dengan Presiden Joko Widodo, termasuk dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Bahkan aspirasi dari nelayan pantai utara di Tegal ini juga akan disampaikannya langsung dalam pertemuannya dengan Joko Widodo. “Saya yakin masalah ini juga masih akan dibahas bersama menteri terkait,” ungkapnya, di sela mengunjungi tempat pelelangan ikan (TPI) Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (21/1).
Menurut Erick, ini bukan sekedar pernyataan politis, tetapi karena nelayan ini juga menjadi salah satu ujung tombak ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah juga mendorong kesejahteraan para nelayan melalui program-programnya.
Ia mencontohkan pembangunan pasar-pasar ikan. "Memang sudah ada 5.000 lebih pasar ikan, tetapi nanti pasar-pasar ikan juga harus lebih hygienis, supaya harga jual hasil tngkapan para nelayan juga lebih baik," tuturnya.
Lebih lanjut Erick menuturkan, ke depannya ikan-ikan yang belum layak diambil akan lebih ditertibkan. "Karena kita kan mesti juga menjaga laut Indonesia,” katanya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut Erick juga mengapresiasi kehadiran bank mikro nelayan di Kota Tegal yang bisa memberikan suku bunga pinjaman sebesar tiga persen. Menurutnya, ini juga akan menjadi program menyeluruh di Indonesia untuk membantu para nelayan.
"Pemerintah (juga) akan segera memprogramkan asuransi untuk para nelayan," ujarnya.
Program asuransi untuk nelayan ini menurutnya penting karena aktivitas melaut para nelayan sangat berat dan berisiko tinggi. Atas dasar itu, sambung dia, sudah selayaknya para nelayan ini diperhatikan Pemerintah.
“Sekali lagi ini bukan hanya politis, tetapi ini benar-benar bagaimana nelayan merupakan ujung tombak perbaikan gizi generasi penerus di Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Jaringan Nelayan Matahari, Kota Tegal, Eko Susanto mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah saat ini. "Kalau mau berpergian dari Tegal ke Semarang sebelumnya harus ditempuh selama 5 jam, saat ini sudah bisa ditempuh hanya 1,5 jam melalui jalan tol. Sehingga kalau masih ada kekurangan menurutnya hal yang manusiawi," paparnya.
Mewakili para nelayan, Eko juga mengharapkan, ke depan tetap menginginkan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bisa mengakomodir kepentingan nelayan. “Salah satunya, rumah-rumah nelayan bisa disertakan dalam program Prona agar bisa diterbitkan sertifikatnya menjadi SHM,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
