REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendukung upaya peningkatan ekspor dari sektor perikanan yang selama ini belum optimal untuk mendukung kinerja perdagangan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem logistik.

"Kita ingin mengakselerasi ekspor Indonesia dari sektor perikanan," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto seusai mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (16/1).

Rifky mengatakan salah satu upaya jangka pendek untuk mendorong ekspor tersebut adalah melalui pencarian titik ekspor baru di wilayah Indonesia timur. Pencarian titik ekspor ini didukung oleh perbaikan sistem logistik terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 (WPP-178) yang meliputi Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur.

Baca juga, Defisit Neraca Dagang 2018 Terparah Sejak 1975

"Kita siapkan sistem logistik yang memadai, sehingga ikan-ikan itu bisa kita bawa dan jual ke pasar internasional," katanya.

Untuk mengatasi perbaikan sistem logisitik, KKP sudah melakukan pendekatan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Garuda Indonesia maupun Pelindo. Selain itu, potensi yang ada di kawasan tangkap itu belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapal serta tempat bongkar muat yang belum sepenuhnya memadai.

"Potensi di Arafuru masih rendah, tapi kalau tidak salah sudah ada 1.200 kapal dari Pantura Jawa di sana. Mudah-mudahan ini akan bertambah dan pengusaha mau beralih alat tangkapnya," ujarnya.

Upaya pemerintah dalam jangka pendek untuk mendorong ekspor dari sektor perikanan bertujuan untuk meningkatkan surplus neraca perdagangan nonmigas. Diharapkan, hal ini dapat membantu menekan defisit neraca perdagangan secara keseluruhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika