REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan sejumlah holding pada 2019. Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan ia telah meminta agar semua holding yang belum selesai pada 2018 untuk rampung pada Maret 2019.
Beberapa holding itu termasuk infrastruktur, asuransi, perumahan, pelabuhan, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen, sektor kawasan, juga keuangan. Rini mengatakan tujuan pembentukan holding adalah mempermudah pengawasan dan komando.
Operasional dinilai akan lebih efektif. Ia ingin agar ke depannya BUMN harus bergerak total sebagai korporasi bukan hanya birokrasi. Sehingga kebijakan dan operasional bisa sama rata.
"Misal untuk menangani surat menyurat itu semua harus sama misal proses satu hari saja, harus terbiasa bergerak secara korporasi," kata dia kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (16/1).
Selain itu, BUMN juga akan berulang tahun ke-21 pada April mendatang. Sehingga Rini ingin diusia dewasa penuh tersebut, holding yang sudah terbentuk bisa melakukan percepatan untuk membangun negara.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan holding asuransi akan terbentuk lebih dulu di kuartal I 2019. Sementara holding keuangan pada kuartal II 2019.
"Holding keuangan itu empat bank, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bahana Pembinaan Usaha Indonesia," kata dia.
Menurut Gatot, Bank BUMN Syariah akan masuk meski belakangan. Gatot mengatakan Bank BUMN Syariah sudah memiliki peta jalannya dan masih dalam pembahasan untuk pembentukan. Holding keuangan akan dipimpin oleh PT Danareksa (Persero).
Sementara untuk holding asuransi, Gatot mengatakan semua asuransi perseroan akan masuk kecuali Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen). Percepatan holding asuransi juga untuk mengatasi permasalahan Jiwasraya.
Rini menyangkal wacana yang menyebut Jiwasraya akan disuntik modal oleh BUMN lain termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurutnya cara kerja untuk mengatasi masalah perseroan bukan dengan skema tersebut.
"Jiwasraya memang tak sebaiknya diharapkan. Maka mereka harus merestrukturisasi bisnis untuk memperkuat," katanya.
Rini mengatakan percuma jika ada investasi masuk namun bisnisnya belum prudent. Sekretaris Menteri (Sesmen) BUMN Iman Apriyanto Putro mengatakan untuk holding infrastruktur Peraturan Pemerintah (PP)-nya belum ditandatangani Presiden.
"Belum masih di Sekretariat Negara, nanti diserahkan lagi hingga ke Kementerian PUPR," katanya.
Rini mengatakan akan banyak kejutan saat ulang tahun BUMN. Termasuk peluncuran sejumlah inisiatif dan program. Ia menolak menjelaskan lebih lanjut. Intinya, semua perusahaan BUMN harus bertransformasi dan bergerak terus maju.
BUMN akan diarahkan untuk mengenyam tanggung jawab membantu negara memperkecil gap perekonomian. Selain memperkaya negara, juga bergerak sebagai korporasi yang menghasilkan profit untuk menjamin para sumber daya manusianya.
Rini mengatakan BUMN saat ini masih terus berekspansi sehingga wajar jika memiliki utang dalam jumlah besar. Ia menjamin utang-utang itu produktif dan masih dalam batas aman. Selain itu, berbagai perhitungan juga tidak menunjukkan keadaan darurat.
"Keuntungan kita 2018 Rp 2.300 triliun, dan APBN itu Rp 2.200 triliun, jadi masih aman," katanya.
Rini mengakui bahwa tidak semua perusahaan BUMN dalam keadaan prima. Ia berupaya untuk menjadikan BUMN lebih baik, kuat, dan dapat berdaya saing di dunia global.
"Kami menyadari tidak semua BUMN hebat. Ada yang perlu kita perbaiki. Tetapi kami transparan, ada data dan tidak ada yang kami tutup-tutupi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika