REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini diperlukan relaksasi pajak untuk bisa memberikan stimulus pada perekonomian yang tumbuh stagnan. Menurut Enny, pencapaian target pendapatan dalam APBN bukan tujuan utama dari kebijakan fiskal.

Dengan relaksasi pajak yang terukur, fungsi fiskal dalam memberikan stimulus pada sektor riil akan terasa. Meski, ujarnya, dalam jangka pendek konsekuensinya akan terjadi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak.

"Kalau kebijakan itu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektor riil maka itu tinggal menuai saja (penerimaan pajak) di tahun-tahun berikutnya," kata Enny ketika dihubungi Republika, Kamis (3/1).

Enny menyampaikan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menggenjot penerimaan pajak. Ini lantaran hal itu bisa menimbulkan dampak kontraproduktif pada perekonomian.

Menurutnya, pemerintah perlu memperluas basis pajak. Dia mengkritisi, aparat pajak saat ini masih belum signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

"Sehingga yang terjadi adalah praktik berburu di kebun binatang. Yang patuh semakin tergencet, yang tidak patuh justru melenggang bebas," kata Enny.

Enny mengatakan, peningkatan penerimaan pajak tanpa memberikan dampak negatif pada ekonomi bisa dicapai dengan perbaikan pelayanan administrasi dan birokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika