REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Arif Budimanta menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil menunjukan kinerja yang baik di bidang ekonomi. Keberhasilan kinerja di bidang ekonomi itu, kata dia, terutama yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini mencatat sejumlah keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi. Antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga. Ia menyampaikan, inflasi hanya berada di kisaran tiga persen.
“Bahkan di era pemerintahan Presiden Jokowi, harga bahan bakar minyak tidak lagi timpang, karena sudah satu harga di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, yaitu 9,82 persen. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13 persen. Hal ini dinilainya menunjukkan kondisi rakyat yang semakin sejahtera lantaran semakin banyak yang bekerja.
Tak hanya itu, menurut Arif, kehidupan masyarakat juga semakin terjamin, yakni salah satunya dengan program jaminan sosial yang dijalankan pemerintah. Tercatat, lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat yang dijamin negara.
“Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arif mengatakan, tingkat pendidikan warga pun saat ini semakin baik, yakni dengan tingkat harapan lama sekolah yang sudah mencapai 12,85 tahun.
Di sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga semakin berkurang. Hal ini, ungkap Arif, memperlihatkan seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
Selain itu, Arif menyebut komitmen pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan di kawasan perbatasan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Pembangunan infrastruktur itupun dinilai akan memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang. Sebab, kata Arif, pembangunan infrastruktur juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata dia.
Dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, Presiden Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria. Dengan demikian, kata Arif, rakyat memiliki akses terhadap aset, yaitu berupa lahan.
Ia meyakini, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membantu rakyat semakin berdaya. Di sisi pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh melalui kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah yakni tujuh persen.
Begitu juga dukungan untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 60 triliun, maka pada 2019 dana yang dianggarkan hingga Rp 73 triliun.
“Dana itu terutama untuk peningkatan layanan dasar masyarakat,” ujar Arif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
