REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR mengapresiasi sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyebutkan bahwa tahun 2019 sudah tak akan ada lagi impor beras. Alasannya, stok beras yang ada kini sudah mencukupi.
Menurut anggota Komisi IV DPR I Made Urip, pernyataan Kementan mengenai tidak diperlukannya lagi impor beras tahun depan merupakan bentuk menjaga kemandirian pangan Indonesia.
"Selama ini kalau kita perhatikan, Kementan menyampaikan bahwa kita surplus. Mudah-mudahan diversifikasi tidak terjadi dan kita bisa produksi beras nasional mengalami peningkatan," ujar Urip, Jumat (21/12.
Beberapa waktu lalu Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi menyampaikan, stok beras sampai per akhir November amat mencukupi sebanyak 2,7 juta ton sehingga dianggap tidak memerlukan lagi impor. Ditambah lagi, setiap per tiga bulan petani mengalami panen yang jumlahnya minimal 3 juta ton beras. Diprediksi, prognosa beras nasional hingga menjelang akhir tahun 2018 adalah 3,8 juta ton.
Terkait optimisme meningkatnya produksi beras nasional sehingga tidak lagi impor, Urip menuturkan, dapat ditelurusi dari angka pertambahan luas tanam padi yang dilakukan.
Tercatat, selama Januari hingga Juni 2018 jumlah luas tanam padi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 18 juta hektare. Angka itu meningkat dibandingkan periode Oktober 2016 sampai September 2017 sebesar 15 juta hektare.
"Tapi di satu sisi misalkan terjadi konversi lahan yang begitu banyak, lahan-lahan produktif yang hilang itu apakah bisa diganti dengan luas areal baru. Itu butuh data konkrit," ucap Urip.
Urip juga menyarankan agar semakin memperkuat ketahanan beras nasional, pemerintah perlu melakukan upaya lebih konkrit. Ia mencontohkan seperti pemberian subsidi kepada petani yang lebih banyak, antara lain pupuk, benih maupun alat mesin pertanian.
"Kemudian perbaikan jaringan irigasi. Itu harus terus dilakukan Kementan," kata Urip.
Hal lainnya dikemukakan Urip adalah perlunya program diversifikasi pangan menjadi kinerja strategis Kementan. Sehingga masyarakat tak hanya tergantung kepada beras sebagai sumber pokok pangan.
Urip menganggap, Indonesia memiliki kekayaan potensi keanekaragaman pangan. Oleh sebab itu, ucap Urip, selain tak lagi impor beras, diversifikasi pangan juga patut dipacu Kementan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
