REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan pembebasan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 85 persen. Bahkan ucap dia, beberapa bagian lahan sudah betul-betul dibebaskan dan bisa mulai dibangun.
"Ada bagian yang sudah clear secara menerus sehingga pelaksana bisa melakukan pembangunan," katanya, Kamis (13/12). Ia mengakui bahwa pengerjaan proyek konsorsium BUMN Indonesia dengan China, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia-China ini cederung lambat.
"KCIC jalan terus walaupun lambat, tetapi ada progresnya," katanya. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan investor dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Sebanyak 60 persen kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh konsorsium lokal melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, sedangkan 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Dari kepemilikan konsorsium lokal tersebut, WIKA menguasai saham terbesar yakni 38 persen, diikuti oleh PT Kereta Api Indonesia sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII sebesar 25 persen dan PT Jasa Marga Tbk sebesar 12 persen.
Nilai investasi megaproyek tersebut sekitar Rp 80 triliun dengan pemenuhan pembiayaan sebanyak 75 persen atau Rp 60 triliun dipenuhi dari utang melalui China Development Bank.
Sebanyak 25 persen sisanya yakni Rp 20 triliun dipenuhi dari ekuitas KCIC.
Zulfikri menuturkan dengan adanya pekerjaan konstruksi Tol Jakarta-Cikampek layang tidak mengganggu pekerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Tidak ada masalah dari mengatur jadwal pekerjaan tidak terganggu," katanya.
Di sisi lain, kontraktor Kereta Cepat Jakarta-Bandung PT Wijaya Karya menyebutkan masih ada sisa sekitar 14 persen lahan yang belum terbebaskan yang sebagaian besar terlah berdiri fasilitas sosial. Untuk itu, pihak kontraktor akan mengejar target agar megaproyek tersebut bisa segera ramping di akhir 2021
Ikuti Whatsapp Channel Republika