REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan sebanyak 120 unit hunian sementara (huntara) di Sulawesi Tengah sudah siap dipakai pada 17 Desember 2018. Basuki menjelaskan, 120 unit huntara tersebut sudah dilengkapi dengan instalasi listrik.
"Satu unit (diisi) 12 keluarga, satu ruangan kan 17 meter persegi, itu ada kipas angin, listrik, jadi orang akan lebih nyaman tinggal di situ daripada di tenda," ujar Basuki ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Rabu (12/12).
Basuki menjelaskan, pemerintah daerah Sulawesi Tengah meminta dibangun 1.200 unit huntara. Namun, karena kapasitas tanahnya terbatas maka saat ini pemerintah menargetkan untuk membangun 699 huntara terdiri dari 288 unit di Palu, 223 unit di Sigi, dan 188 unit di Donggala.
Adapun, dari target pembangunan 699 unit huntara sudah terealisasi 458 unit huntara. Basuki memastikan, pada akhir Desember 2018 semua unit huntara sudah siap untuk dihuni.
"Kita mau bangun 1200 (huntara), kenapa baru 669 (huntara)? Ini baru titik-titik yang disiapkan oleh pemdanya, jadi tidak langsung dibikin di mana saja kan, karena harus ada tanahnya. Tanahnya itu ada milik pemda, ada milik warga, jadi yang sudah oke tanahnya 669 (huntara)," kata Basuki.
Sementara itu, pembangunan rumah yang terkena dampak gempa di NTB masih berjalan lambat karena terkendala pekerja pembangunannya. Basuki mengatakan, awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggerakkan sekitar 330 orang lokal untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut. Namun, mereka hanya bekerja selama dua minggu. Oleh karena itu, Basuki telah meminta BUMN karya menambah tim untuk mempercepat proses pembangunan.
"Tadinya kita pengen menggerakkan orang lokal, kita sudah didik 330 orang tapi semingu- dua minggu kerja mereka resign, sekarang saya sudah minta BUMN di sana, kan ada enam pabriknya, semua minggu ini harus nambah minimal tiga tim masing-masing," kata Basuki.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat dengan tim satgas penanggulangan bencana NTB dan Sulawesi Tengah. Rapat tersebut mengevaluasi dan juga menyusun program percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kita memutuskan semua mempercepat, (penanggulangan bencana) Lombok itu mempercepat pembuatan komponen-komponennya, dan di Palu segera menetapkan di wilayah mana kita relokasi dan pembangunan rumah rakyat," ujar Jusuf Kalla.
Adapun rapat dihadir oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Selain itu, turut hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
