REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjajaki peluang kerja sama dengan Korea Selatan untuk memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Penjajakan berlangsung pada Rabu (5/12) hingga Jumat (7/12) di Busan dan Seoul, Korea Selatan melalui serangkaian pertemuan dan kunjungan ke zona ekonomi bebas (free econonomic zone).
Penjajakan diawali dengan pertemuan antara Delegasi Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kota Busan yang mengelola Busan-Jinhae Free Economic Area (BJFEZ) di Busan, Korea Selatan, Kamis (6/12). Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Kemendag Olvy Andrianita.
Olvy mengatakan, pertemuan ini dimaksudkan untuk menjajaki peluang kerja sama dalam bisnis internasional dan logistik melalui penguatan KEK di Indonesia. "Tujuannya, dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (8/12).
BJFEZ merupakan zona ekonomi bebas terbaik untuk sektor logistik dari tujuh zona yang ada di Korea Selatan. Ketujuh zona ekonomi khusus tersebut saling terintegrasi dan dikelola masing- masing pemerintah daerah Korea Selatan di bawah pengawasan dan koordinasi Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan.
Pemerintah Daerah Kota Busan dipimpin Deputy General Director of Planning and General Affairs Departement of BJFEZ, Hwang Jeong-gi dan didampingi Deputy Project, Cho Won-Jong. Hwang menyambut baik penjajakan peluang kerja sama kedua belah pihak.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi dan perdagangan, serta potensi pariwisata dan budaya yang sangat besar. Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang strategis dan rentang kepulauan nusantara yang lima kali lebih luas dari Korea Selatan.
Sebelumnya, pada Rabu (5/12), Delegasi Indonesia juga bertemu dengan pihak Otoritas Pelabuhan Busan yang merupakan pelabuhan ke-6 terbesar di dunia. Olvy menjelaskan, pelabuhan Busan tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Peluang inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelabuhan di Indonesia.
Olvy menjelaskan, pemerintah berupaya memberikan informasi fasilitas dan insentif yang dapat diberikan kepada Otoritas Pelabuhan Busan. "Ini sebagai bentuk keseriusan untuk menjalin kerja sama di antara kedua belah pihak," tuturnya.
Pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan komunikasi lebih lanjut dan kunjungan balasan dari Otoritas Pelabuhan Busan maupun BJFEZ ke Indonesia tahun mendatang. Olvy berharap, penjajakan ini akan membuka jalan yang lebih besar untuk merealisasikan kerja sama di antara kedua belah pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika