REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan upaya relokasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dapat dipercepat kalau terbentuk komitmen multipihak. Komitmen multipihak yang terbentuk itu juga harus dapat terimplementasikan atau diterapkan dengan baik di lapangan.

"Multipihak tersebut mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan filantropi atau donatur, perguruan tinggi serta masyarakat luas," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/12).

Ia mengemukakan bahwa kawasan Palu memang unik karena tempat yang rawan bencana dengan potensi yang lengkap, seperti potensi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Untuk penanganan pascabencana di Palu dan sekitarnya, lanjutnya, BPIW menyiapkan site plan untuk mendukung relokasi atau penetapan alternatif lokasi hunian tetap di wilayah Sulawesi Tengah.

Menurut dia, site plan yang disusun akan dapat memperkirakan jumlah unit bangunan yang bisa dibangun. "Site plan yang disusun akan memiliki konsep rencana infrastruktur secara kota dan regional," terang Kepala BPIW.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengapresiasi pemerintah dalam penanganan yang dinilai relatif cepat dalam menangani kondisi setelah bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak oleh gempa bumi dan tsunami, 28 September 2018. "Anggaran untuk alokasi bencana kurang lebih Rp 14 triliun sudah disiapkan oleh Badan Anggaran DPR agar kota Palu dan sekitarnya setelah bencana tsunami," kata Sigit Sosiantomo.

Ia mengutarakan harapannya agar anggaran tersebut juga ke depannya dapat segera digunakan sebaik mungkin untuk melakukan masa pemulihan di daerah yang terdampak bencana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika