REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penerimaan negara akan tumbuh hingga 18,2 persen dan akan melebihi dari target yang ditetapkan di Undang-Undang APBN. Ia memperkirakan, penerimaan negara akan mencapai Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dari APBN sebesar Rp 1.894 triliun.

 “Jadi penerimaan kita bagus,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan penerimaan negara tersebut disumbangkan oleh beberapa pos, seperti penerimaan pajak yang tumbuh hingga 15,2 persen, peningkatan penerimaan bea cukai hingga 14,7 persen, dan penerimaan negara bukan pajak yang tumbuh 23,4 persen.

“Ini outlooknya sampai akhir tahun, tapi nanti tanggal 31 kami pasti update angka realisasi tapi kami sudah hitung sampai minggu pertama kemarin,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, ia juga menyampaikan belanja negara juga diperkirakan tumbuh 11 persen atau mencapai Rp 2210 triliun. Angka ini disebutnya lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya tumbuh 6.9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, secara keseluruhan defisit APBN 2018 hanya 1,86 persen. Jumlah ini dinilainya jauh lebih rendah dari yang tersusun di UU APBN sebesar 2,19 persen.

“APBN 2018 insya Allah baik. Dan sekarang fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan di tahun 2018. Defisit kita yang menurun dan juga primary balance-nya mendekati 0, hanya defisit Rp 15 triliun di UU APBN, sebetulnya primary balance yang dianggarkan Rp 87 trilun, sangat jauh lebih kecil,” jelas dia.

Ia menilai, perbaikan APBN yang baik ini menjadi modal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global pada 2019 nanti. Baik ketidakpastian yang berasal dari kesepakatan perdagangan antara AS dengan China maupun pelemahan ekonomi dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika