Jumat 30 Nov 2018 18:22 WIB

Darmin Sebut Dampak Arus Modal Belum Terlihat Jangka Pendek

Arus modal dibutuhkan untuk menjaga surplus neraca modal dan finansial.

Red: Nur Aini
Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan saat pembukaan Pertamina Energy Forum (PEF) 2018 di Jakarta, Rabu (28/11).
Foto: Republika/Prayogi
Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan saat pembukaan Pertamina Energy Forum (PEF) 2018 di Jakarta, Rabu (28/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai dampak dari masuknya arus modal ke Indonesia masih belum terlihat dalam jangka pendek dan membutuhkan waktu.

"Jadi itu ada waktu untuk menarik investasi, tapi kita sudah siapkan fasilitas pajak, OSS serta peraturan DHE," ujar Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat (30/11).

Darmin mengatakan arus modal ini dibutuhkan untuk menjaga surplus neraca modal dan finansial agar defisit neraca transaksi berjalan tidak makin melebar. Untuk itu, pemerintah fokus melakukan pembenahan apalagi saat ini sedang terjadi momentum penguatan rupiah terhadap dolar AS yang dipicu oleh masuknya arus modal.

"Kalau rupiah menguat, kemudian arus modal mulai masuk atau lebih besar lagi, transaksi modal dan finansial bisa mengimbangi defisit transaksi berjalan. Itu sebabnya kita fokus mengecilkan neraca transaksi berjalan," ujarnya.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan, yaitu mewajibkan penggunaan biodiesel (B20) untuk mengurangi impor migas, terutama solar. Pemerintah juga memperbaiki layanan perizinan investasi dengan membuat sistem elektronik terintegrasi (OSS) untuk mengundang investasi berbasis ekspor dan subtitusi impor.

Hal yang terbaru, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang termasuk diantaranya relaksasi Daftar Negatif Investasi, perluasan insentif perpajakan dan mengundang Devisa Hasil Ekspor. Meski demikian, terdapat upaya lainnya untuk menjaga defisit neraca transaksi berjalan yang belum menjadi opsi utama pemerintah yaitu menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Namun, Darmin tidak mau berkomentar banyak mengenai upaya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi agar konsumsi BBM makin berkurang. Menurut dia, hal tersebut bisa saja dilakukan ketika situasi politik dalam keadaan tenang dan persaingan yang terjadi akibat pemilu telah reda.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement