Jumat 30 Nov 2018 12:41 WIB

Dirut BTN: Pembiayaan Perumahan Masih Prospektif

Tahun 2019 Kredit Pemilikan Rumah(KPR) ditargetkan mencapai 775 ribu unit.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono memberikan paparannya dalam acara konferensi pers Paparan Kinerja Bank BTN triwulan III tahun 2018 di Menara BTN, Jakarta, Kamis (25/10).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono memberikan paparannya dalam acara konferensi pers Paparan Kinerja Bank BTN triwulan III tahun 2018 di Menara BTN, Jakarta, Kamis (25/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono mengatakan, pembiayaan perumahan masih prospektif pada 2019 dibandingkan pembiayaan di luar perumahan. Tahun 2019 Kredit Pemilikan Rumah(KPR) ditargetkan mencapai 775 ribu unit.

"Kredit perumahan masih mengalami kenaikan dan pada 2019 diharapkan juga masih serupa jika melihat perkembangan pasar," kata Maryono dalam forum grup diskusi yang diselenggarakan di Kereta Wisata Agro Muria Jakarta-Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/11).

Maryono mengatakan, jika tahun ini KPR diharapkan dapat mencapai 750 ribu unit, pada 2019 ditargetkan dapat mencapai 775 ribu unit. Ini mempertimbangkan faktor risiko global yang masih akan terjadi.

Maryono menjelaskan dalam upaya meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan, BTN tidak saja menyalurkan kredit kepada kontraktor dan pengembang yang sudah ada, tetapi juga membuka peluang bagi kontraktor dan pengembang baru di sektor ini. Menurut Maryono, sejauh ini sektor perumahan telah memberikan kontribusi 2,9 persen terhadap PDB, melalui kebijakan pemerintah dalam mewujudkan program sejuta rumah tentunya akan mampu mendorong sektor ini ke arah yang positif.

Maryono juga menyebutkan dukunga BTN dalam program sejuta rumah terus mengalami kenaikan sampai dengan 2017 sudah mencapai 73 persen, sehingga untuk 2018 ditargetkan bisa 75 persen. "Kondisi demikian didorong permintaan perumahan yang terus mengalami kenaikan seiring bertambahnya usia produktif dan tingginya backlog (kesenjangan) antara permintaan dan ketersediaan rumah di pasar," jelas dia.

Meskipun 2019 merupakan tahun politik, belajar dari Pemilu sebelumnya ekonomi tidak terlalu berpengaruh, dampak hanya akan dirasakan empat bulan pertama. Setelah itu delapan bulan berikutnya sudah kembali normal, serta biasanya permintaan terhadap KPR tidak terpengaruh.

"Dalam delapan bulan itu kami akan melakukan banyak upaya untuk membuat rasio keuangan menjadi lebih baik lagi," ujar dia.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement