REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu digital dan inklusivitas menjadi dua poin utama yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Port Moresby, Papua Nugini pada pertengahan November. Salah satunya, Indonesia berupaya mendorong pengembangan kapasitas digital di masyarakat pedesaan.
Upaya ini dilakukan dengan mengajukan inisiatif Understanding Non-Tariff Measures on Agriculture, Forestry and Fisheries Sectors to Enhance Rural Development and Poverty Alleviation in the Asia-Pacific Region dan Leveraging Digital Technology to Improve the Education Quality in Rural and Remote Areas. Inisiatif ini disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang mewakili Menteri Perdagangan Enggartiasto dalam pertemuan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan dan terpencil menjadi komponen penting dan perlu disadari bersama oleh anggota APEC. "Untuk itu, Indonesia mengajukan kedua inisiatif tersebut guna memastikan peningkatan kualitas kehidupan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan dan terpencil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital," kata Thomas dalam rilis yang diterima Republika, Senin (26/11).
Inisiatif ini juga diajukan karena adanya kesenjangan dan perbedaan keterampilan digital diantara anggota ekonomi APEC. Oleh karena itu, perlu inisiatif dan upaya yang dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat pedesaan, serta kaum perempuan.
Tapi, Thomas menambahkan, kerja sama fasilitas perdagangan digital harus dilakukan secara transparan dengan tetap menghormati kebijakan dan pertimbangan domestik. “Pemanfaatan kemajuan teknologi digital sangat penting untuk memastikan peningkatan produktifitas bagi petani dan nelayan,” ucapnya
Inisiatif yang diajukan ini merupakan dukungan Indonesia terhadap APEC Action Agenda for the Digital Economy untuk mendorong pengembangan niaga elektronik (niaga-el/e-commerce) dan digitalisasi perdagangan.
Menurut Thomas, niaga-el dan revolusi digital memberikan peluang dan tantangan terhadap cara bernisnis serta merupakan komponen baru dalam pengembangan perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.
Thomas mnegatakan, APEC Action Agenda on Digital Economy merepresentasikan komitmen kita bersama dalam menetapkan target tujuan pengembangan niaga-el digitalisasi yang inklusif di kawasan. "Inklusivitas digital sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik," katanya.
Selain isu digital dan inklusivitas, APEC juga terus mempercepat langkah Bogor Goals 2020. Tahun 2020 akan menjadi momen penting bagi APEC dimana visi baru APEC pasca pencapaian Bogor Goals akan diimplementasikan. Indonesia mengharapkan agar visi APEC paska 2020 tetap mengedepankan pembangunan yang merata bagi anggotanya.
Plt. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Direktorat Jenderal Perundingan Internasional Kementerian Perdagangan Deny Kurnia menjelaskan, penting bagi APEC untuk menciptakan kesejahteraan merata yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. "Target APEC pasca 2020 harus berpusat pada masyarakat, bersifat inklusif, saling terkait, dan adil," ujarnya.
Upaya pendalaman integrasi ekonomi juga terus didorong oleh Menteri APEC. Salah satunya berperan menjadi inkubator bagi perwujudan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP). Menurut Deny, Indonesia mengedepankan pentingnya peningkatan kapasitas bagi UMKM, masyarakat daerah terpencil dan perempuan dan sektor lain yang termarjinalisasi agar berpartisipasi aktif dalam perdagangan global. Khususnya ketika FTAAP diwujudkan.
APEC juga berkomitmen meningkatkan keterhubungan infrastruktur, institusi, dan individu di kawasan Asia Pasifik. Performa rantai suplai global, fasilitasi perdagangan, partisipasi ekonomi APEC dalam rantai nilai global turut menjadi bagian dalam pembicaraan. Terakhir, adalah daya saing sektor jasa melalui implementasi Peta Jalan APEC di Sektor Jasa 2016-2025.
Deny menjelaskan, Indonesia mendukung penuh implementasi APEC Connectivity Blueprint 2015-2025 karena sejalan dengan visi Indonesia yaitu peningkatan konektivitas antarkawasan. "Kami juga menyambut dan mengantisipasi peluncuran APEC Trade in Value Added (TiVA) Database pada akhir tahun 2018 yang diharapkan menunjang kontribusi ekonomi APEC untuk semakin berpartisipasi dalam rantai nilai global," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
