REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG TIMUR -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta agar desa-desa di seluruh Lampung bisa membuat berbagai inovasi-inovasi dalam memanfaatkan penggunaan dana desanya. Eko mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kegiatan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019 di Islamic Center Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Jumat (23/11).
Dalam kegiatan evaluasi dan sosialisasi tersebut, Menteri Eko memberikan arahan kepada para kepala desa (kades), anggota BPD, pendamping desa, pengurus BUMDes, penggiat Posyandu dan PAUD desa, serta masyarakat yang hadir di Islamic Center Lampung Timur.
"Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa-desa di Indonesia, maka prioritas penggunaan dana desa mulai diarahkan untuk lebih pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Hal ini diharapkan, masyarakat desa bisa lebih kreatif dan berinovasi dalam memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Sehingga pertumbuhan ekonomi desa dan masyarakat desanya akan terus mengalami peningkatan," katanya.
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memberikan arahan kepada para kades, anggota BPD, pendamping desa, pengurus BUMDes, penggiat Posyandu dan PAUD desa dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosialisasi Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2019 di Islamic Center, Lampung Timur, Jumat (23/11).
Kemendes PDTT bersama dengan Bank Dunia telah melakukan pendampingan dalam program Bursa Inovasi Desa di 434 kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat sebanyak 30.000 inovasi desa yang telah dikumpulkan dalam bentuk dokumen tertulis maupun bentuk video yang bisa diikuti dan dikembangkan oleh masyarakat dari desa lain di Indonesia.
"Berbagai inovasi desa akan dishare agar bisa ditiru oleh desa-desa lainnya supaya desa-desa lainnya akan menjadi lebih berkembang dan maju," ungkapnya.
Eko menyampaikan terkait pelaksanaan program dana desa yang saat ini berjalan cukup baik meskipun sempat mengalami tantangan dan masalah pada awal-awal mulai dikucurkannya dana desa pada 2015.
Adapun permasalahan tersebut terjadi di antaranya karena pada awalnya Kepala Desa dan Perangkat Desa belum mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara dan desa belum mempunyai perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara serta kondisi geografis dan infrastruktur dasar di banyak desa yang menyulitkan.
"Sehingga di tahun pertama, dari Rp 20,67 triliun yang dialokasikan hanya 82 persen yang berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus ditingkatkan dan juga dukungan dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK, maka dari tahun ke tahun tata kelolanya terus membaik," kata dia.
Bukan hanya penyerapan saja, kata dia, dari dana desa yang digelontorkan hingga saat ini telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.028.225 meter jembatan, jalan desa 158.619 kilo meter, pasar desa sebanyak 7.421 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 35.145 unit, embung desa sebanyak 3.026 unit, sarana irigasi sebanyak 39.656 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.
Selain itu, dengan dana desa juga telah terbangunnya sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 942.927 unit sarana air bersih, 178.034 unit MCK, 8.028 unit Polindes, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit Posyandu, serta drainase 39.920.120 unit maupun sumur bor sebanyak 37.662 unit.
Menteri Eko menambahkan bahwa pembangunan dengan dana desa yang diiringi dengan program-program pemerintah dari berbagai Kementerian/Lembaga telah dapat mengurangi angka kemiskinan, angka stunting, dan angka pengangguran di perdesaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika