Kamis 22 Nov 2018 12:32 WIB

Kementan Siapkan DAK Rp 1,9 Triliun untuk 2019

Mentan minta penggunaan anggaran dipergunakan secara efektif dan efisien

Red: EH Ismail
Kepala Biro Perencanaan Kementan, Kasdi Subagyono.
Kepala Biro Perencanaan Kementan, Kasdi Subagyono.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Workshop Rencana Kegiatan Anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian pada 2019. Tujuannya untuk menghimpun dan menyepakati usulan kegiatan daerah yang selanjutnya akan disinkronisasi dengan kebijakan pusat untuk pengalokasian DAK bidang pertanian.

Kepala Biro Perencanaan Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan, Mentan Andi Amran Sulaiman selalu berpesan agar anggaran dipergunakan secara efektif dan efisien.

“Benar-benar dikawal pemanfaatannya sampai ke tangan petani. Ini menjadi sangat penting agar pembangunan pertanian dan mensejahterakan petani terwujud,” kata Kasdi saat membuka workshop di Bandung, Rabu (21/11) malam.

Menurut Kasdi, kebijakan Mentan yang merefocusing anggaran mulai 2015 hingga 2019 menunjukkan keberpihakan kepada petani. Alokasi anggaran yang tidak produktif dialihkan ke kegiatan yang bersentuhan langsung ke petani. Alhasil, kebijakan ini berbuah pada pencapaian hasil kinerja dengan peningkatan produksi di beberapa komoditas strategis nasional, peningkatan iklim investasi, peningkatan ekspor pertanian serta kesejahteraan petani.

“Kinerja Kementan sampai 2018 sangat luar biasa. Beberapa langkah terobosan seperti menggelontorkan alat mesin pertanian dengan kenaikan volume yang cukup fantastis mulai 2014 sudah hampir 2 ribu % yang tersalurkan ke petani, penyediaan bibit unggul, mengintegrasikan pola tanam sawit- jagung, pengembangan lahan rawa untuk mendorong peningkatan produksi padi, pemberian asuransi pertanian untuk tanaman padi dan ternak yang jumlahnya akan selalu ditingkatkan, menggenjot perbaikan infrastruktur seperti jaringan irigasi, pembuatan embung, DAM parit, long storage,” ujar Kasdi.

Di sisi lain, kata Kasdi, untuk mendorong subsektor peternakan, telah diluncurkan kegiatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) yang mampu meningkatkan produksi daging sapi. Bahkan Kementan telah mengimplementasikan berbagai program pembangunan pertanian untuk membangun negara mulai dari pinggiran sesuai dengan amanah Nawacita Jokowi-JK. Salah satunya dibuktikan dari ekspor di kawasan perbatasan Merauke ke Papua Nugini.

“Tidak kalah pentingnya Kementan sudah membangun sistem lelang jabatan. Pejabat yang tidak mampu mencapai target selanjutnya akan menjadi target. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara Menteri Pertanian dengan pejabat di bawahnya,” tutur Kasdi..

Ia menambahkan, belajar dari pengalaman selama era kepemimpinan Menteri Amran, Biro Perencanaan Kementan akan lebih konsen dalam merancang dan merencanakan pengalokasian DAK bidang pertanian ke kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada pembangunan pertanian. Di antaranya fokus pada perbaikan infrastruktur seperti pembangunan balai perbenihan, balai mekanisasi pertanian, pembangunan laboratorium dan perbaikan infrastruktur air (irigasi air tanah, embung, dam parit, longstorage, pintu air). Selain itu, pengalokasian DAK ini juga untuk kegiatan jalan usahatani dan jalan produksi, peningkatan sarana penyuluh pertanian dan pembangunan lumbung pangan masyarakat.

“Untuk mendorong percepatan dan pelaksanaan rancangan kegiatan DAK bidang pertanian ini dibutuhkan sinergitas antara pusat dengan daerah, dalam mekanisme perencanaan diharapkan pemerintah daerah sejalan dengan apa yang telah dirancang pemerintah pusat. Persoalan dilapangan seyogyanya bisa dikoordinasikan secara efektif dilapangan,” terangnya.

Menurut Kasdi, menu kegiatan DAK  bidang pertanian 2019 di samping menindaklanjuti arahan Mentan juga atas hasil evaluasi terpadu yang diselenggarakan Biro Perencanaan bersama unit eselon satu teknis di lingkup Kementan. Serta atas masukan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas selaku mitra di pusat.

“Harapan ke depan dengan adanya sinkronisasi rancangan kegiatan antara pusat dan daerah serta dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Bappenas, arah kebijakan nasional Kementerian Pertanian akan lebih baik lagi,” tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement